Bangkai Kapal Ambulance Terapung Bantuan Menkokesra RI‎ Melintang di Pintu Masuk Area Doking Kapal di Simeulue 

Bangkai kapal ambulance terapung bantuan Menkokesra tahun 2005 lalu, yang melintang dipintu masuk dan keluar area doking kapal. Rabu (25/8). Ahmadi - harianrakyataceh.com. 

HARIANRAKYATACEH.COM  – Bangkai Kapal Ambulance Terapung Bantuan Menkokesra RI tahun 2005 lalu, melintang dan menutup pintu jalur masuk ke fasilitas doking kapal yang ada di kompleks Pelabuhan Perikanan Teluk Sinabang, Kabupaten Simeulue.

‎Dengan kondisi bangkai kapal ambulance terapung dengan kondisi miring total dan terbenam, sehingga menyulitkan setiap kapal nelayan hendak doking di fasilitas yang dikelolah pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Simeulue dan telah berpotensi merugikan PAD daerah.

Terkait bangkai kapal ambulance terapung yang memacetkan dan mengganggu aktifitas kapal masuk dan kapal keluar dari fasilitas doking itu, dijelaskan Carles, S.ST.Pi, M.Si Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Simeulue, kepada harianrakyataceh.com, Rabu (25/8).

‎”Sejak 2014 lalu bangkai kapal ambulance terapung itu sangat mengganggu dan merugikan fasilitas doking yang hanya satu-satunya ada di pulau Simeulue. Sudah dua kali kita surati dinas kesehatan untuk pindahkan bangkai kapal itu, sebab sangat membahayakan keselamatan kapal yang hendak masuk dan keluar”, kata Carles.

‎Carles merincikan, bangkai kapal ambulance terapung itu selain telah merugikan PAD daerah juga merugikan para pemilik kapal yang hendak doking, sebab pada musim cuaca ekstrim biasanya pemilik kapal tidak kelaut dan memilih untuk melakukan perawatan dan perbaikan kapal.

Rugi total dan turun drastis omzet fasilitas doking milik Pemerintah Kabupaten Simeulue berkapasitas 5 GT hingga 20 GT sepanjang tahun 2020 hingga 2021, kapal yang doking untuk perawatan dan perbaikan hanya sekitar 10 unit dengan estimasi sekitar Rp 7 juta.

“Akibat bangkai kapal itu, telah merugikan PAD untuk daerah kita, bayangkan saja sejak tahun 2020-2021 hanya 10 unit kapal yang doking, itupun saat masuk dan keluar sangat sulit serta membutuhkan waktu dan tenaga. Padahal fasilitas doking itu memiliki prospek yang cerah, sebab kapal nelayan dari luar daerah juga doking disitu”, tegasnya.

Menanggapi bangkai kapal ambulance terapung bantuan Menkokesra tahun 2005 yang telah memacetkan arus masuk dan keluar kapal ke area doking, juga dibenarkan Mas Etika Putra Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, kepada harianrakyataceh.com, Rabu (25/8).

“Kapal ambulance terapung itu masih terdaftar dalam asset. Kementerian Kesehatan RI, yang dulunya diserahkan pada masa Menkokesra RI tahun 2005 lalu pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami 2004. Kita hanya mengoperasikan saja dan kita tidak punya wewenang untuk musnakan, nanti berbahaya dan akan ada jeratan hukum”, katanya.

Mas Etika Putra juga mengakui telah mendapat surat resmi dari pihak Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Simeulue, untuk pindahkan bangkai kapal ambulance terapung itu, namun untuk pemindahan juga harus diketahui dan mendapat persetujuan dari pemiliknya yang sah, yakni Kementerian Kesehatan dan Menkokesra selaku yang menitip asset.

Untuk pemindahan bangkai kapal itu kelokasi lain yang layak, butuh anggaran Rp 15 juta, serta juga berharap bila ada pihak ketiga yang bersedia untuk pindahkan dan kemudian mengelolahnya, namun harus dipenuhi persyaratan dokumen dan kemudian pihak Dinkes dan pihak ketiga bersama mengajukan permohonan usulan kepada Kementerian Kesehatan maupun Menkokesra.

“Pemindahan bangkai kapal itu butuh biaya sekitar Rp 15 juta dan bila ada pihak ketiga yang bersedia, itu lebih baik namun harus ada persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, kita sama-sama ajukan permohonan usulan secara resmi untuk pemindahan dan serta penggunaan bangkai kapal oleh pihak ketiga”, imbuhnya.

Sebelumnya Eka Sastra salah seorang peminat bangkai kapal ambulance terapung, telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk pemindahan bangkai kapal tersebut dari area lokasi fasilitas doking, namun banyak mendapat intervensi dari kalangan tertentu dalam Kabupaten Simeulue.

Niat baik untuk menyamankan kapal yang hendak masuk dan keluar dari area fasilitas doking kapal itu, menuai kritikan dan dianggap tidak paham persoalannya itu disampaikan Eka Sastra (40) warga kota Sinabang yang bergerak dibidang usaha kontruksi, kepada harianrakyataceh.com, Rabu (25/8).

“Dulu saya sudah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan untuk memindahkan bangkai kapal itu dan terbuang sia-sia uang saya disitu lebih dari Rp 2 juta. Saya hentikan karena banyak kali yang intervensi dan banyak yang nyinyir karena tidak suka dan gagal paham, dikira saya mau ambil asset negara, bila dulunya sudah pindah mungkin gak separah sekarang kondisinya”, kata Eka Sastra. (ahi).