Hampir Setengah Tahun PPP Aceh Kekosongan Ketua: DPP Dikabarkan Telah Ambil Alih

Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP IX secara simbolis dengan menabuh rapai oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, beserta Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan lainny, Jumat (28/5/2021).

Banda Aceh (RA) – Hampir Setengah tahun atau tiga bulan lebih jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh mengalami kekosongan, sejak digelarnya Musyawarah Wilayah (Muswil) IX pada 28-31 Mei 2021 di Banda Aceh.

 Kendati demikian, DPP PPP dikabarkan telah mengambil alih, terkait proses pembentukan kepengurusan baru, pasca berakhirnya kepengurusan lama dibawah nahkoda Tgk Amril M Ali.

 “Terkadang tidak terjadinya kesepakatan. Sehingga oleh DPP PPP mengambil alih kepemimpinan formatur. Saya mendengar ada membangun komunikasi antara DPP dengan para formatur, namun faktanya sampai akhir ini belum melahirkan ketua PPP Aceh yang baru beserta jajaran kepengurusanya,” kata ketua SC Muswil PPP, Ihsanuddin MZ kepada media ini, Selasa (7/9) kemarin.

Ketua SC Muswil PPP, Ihsanudin MZ

 Walau demikian, sebutnya, Muswil PPP telah berlangsung secara demokrasi, dan aturan dalam Ad/Art sudah dijalankan dengan baik, seperti pergantian kepengurusan dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk periode 2021-2026, serta melahirkan sejumlah formatur yang terdiri dari unsur DPW PPP Aceh, DPC kabupaten/Kota dan unsur dari DPP. Para anggota formatur tersebut, kata Ihsanuddin MZ diberikan waktu untuk bekerja secara aturan yang ada.

 Adapun nama tim formatur tersebut dari unsur DPP Fitri Gayo. Sedangkan dari dari unsur DPW PPP Aceh, Tgk H Amri M Ali. Kemudian dari masing-masing DPC diantaranya Muzakkir, Muzanni, Musannif, Daifannus, Athaillah dan Zainuddin Iba.

“Mereka beberapa kali melakukan rapat formatur di Jakarta bersama unsur DPP, namun saya lihat sampai saat ini belum mengerucut satu nama. Pastinya apapun yang keputusan yang diambil, nantinya harus mendapatkan persetujuan dari anggota formatur,” kata Ihsanuddin MZ yang juga anggota DPRA.

 Dikatakan Ihsanudin, setahu dirinya, kepengurusan DPW PPP di seluruh Indonesia hampir semuanya telah terbentuk, hanya saja saat ini tinggal Aceh, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Maluku Utara. “Kami berharap kepada dewan pimpinan pusat agar segera menentukan kepengurusn DPW PPP Aceh, karena banyak hal yang harus di tuntaskan menyangkut kepentingan politik di Aceh. Sehingga proses regenerasi kepengurusan ditingkat DPC se-provinsi bisa berjalan,” harapnya.

Sebelumnya Partai persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan turut dihadiiri Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta unsur Forkopimda serta para ketua partai di Aceh. (mar/rif)