Penerima Bansos Jangan Dibebankan untuk Vaksin

HARIANRAKYATACEH.COM- Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Aceh dan khususnya Lhokseumawe telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat miskin atau kurang mampu. Tentunya, Pemerintah harus memberikan perhatian untuk kehidupan masyarakat menengah kebawah, seperti bantuan sosial (Bansos) dan lainnya.

Namun, kini yang menjadi persoalan adalah Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan surat edaran Nomor 460/567 Tertanggal 5 Agustus 2021 Perihal Penerima Bantuan Sosial Wajib Mengikuti Vaksinasi Covid-19. Bahkan, jika masyarakat yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian pemberian Bantuan Sosial (Bansos). Seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemudian, berdasarkan Surat Dinsos ditindak lanjuti oleh camat di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe mengeluarkan surat kepada Keuchik Gampong Perihal Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Wajib Vaksinasi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR Kota Lhokseumawe, Hj Nurhayati Aziz (HNA) menilai, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe terkesan memaksa kehendak sehingga menekan penerima Bansos untuk wajib di vaksin.

” Kasian masyarakat penerima Bansos yang hidupnya morat-marit akibat dampak pandemi Covid-19, tapi Pemerintah membebankan mereka untuk wajib divaksinasi”, kata Hj Nurhayati Aziz yang juga Ketua DPC PKB Kota Lhokseumawe ini.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menekan penerima Bansos untuk wajib divaksinasi Covid-19. Namun, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya ada kesadaran sendiri dari mereka untuk ikut vaksin.

“Jika di paksa, itu namanya membuat masyarakat takut kalau terus ditekan dengan ketentuan harus wajib vaksin dan memberikan sanksi administrasi jika menolak di vaksin bagi penerima Bansos,”ucap Politisi PKB ini kepada Rakyat Aceh, Selasa (7/9).

Disebutkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sendiri yang akrab disapa Risma kepada awak media saat berkunjung ke Aceh baru-baru ini menyatakan, penerima bansos tidak perlu melampirkan sertifikat vaksin. ” Itu artinya selevel Menteri saja tidak pernah menekan masyarakat wajib di vaksin dan juga harus menunjukkan surat vaksin saat menerima bantuan sosial,”pintanya.

Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe atau Dinas Sosial mengkaji ulang terkait penerima Bansos wajib divaksinasi. ” Bila perlu langsung berkoordinasi dengan Menteri Sosial RI, biar di tengah pandemi Covid-19 masyarakat yang hidupnya tidak menentu, jangan ditakutkan akan diberikan sanksi jika tidak mau di vaksin,”pintanya. (arm/icm)