Satya Agung, Tak Benar Kami Serobot Lahan Masyarakat

Tim BPN bersama keuchik dan masyarakat Gampong Kilometer VIII Kecamatan Simpang Keuramat Aceh Utara, melakukan pengukuran lahan yang diklaim milik PT Satya Agung. Dok RAKYAT ACEH

ACEH UTARA (RA)- H. Tarmizi Thayeb selaku CBDO Perusahaan PT Satya Agung menyampaikan,informasi penyerobatan lahan warga oleh PT. Satya Agung adalah tidak benar dan nilai tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak.

Disebutkan, PT. Satya Agung sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku sehingga setiap tindakan dan operasional kegiatannya dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menghargai masyarakat disekitar lingkungan perusahaan. “Bagi kami warga lingkungan merupakan mitra kerja. Kami berkomitmen untuk membantu perekonomian warga lingkungan dengan berbagai program, seperti memakai tenaga kerja dari lingkungan dan membangun kebun Plasma untuk warga disekitaran dilingkungan PT. Satya Agung,”ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Aceh, Rabu(15/9) sore.

Ia mengatakan, PT. Satya Agung menolak disebutkan telah menyerobot/menggarap tanah milik warga dan pihaknya tidak pernah menggunakan tanah milik warga untuk kepentingan Perusahaan. Semua lahan yang dikuasai merupakan tanah yang telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dan disahkan secara hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diperoleh sejak tahun 1981. Kemudian telah diperpanjang haknya sampai dengan tahun 2035. “Artinya HGU tersebut masih berlaku dan PT. Satya Agung tidak menyerobot lahan masyarakat, apalagi mengerjakan lahan diluar HGUnya tanpa legalitas lahan yang sah seperti yang diberitakan,”katanya.

Selain itu,sambung dia, PT. Satya Agung telah berupaya memberitahukan dan memperingatkan kepada masyarakat/penggarap agar tidak menggarap didalam HGU PT. Satya Agung dan telah berulang kali melakukan dialog secara kekeluargaan yang difasilitasi Muspika, alhasil ada beberapa oknum masyarakat menolak untuk mengembalikan lahan HGU PT. Satya Agung, yang notabane masyarakat/penggarap tersebut juga tidak memiliki alas hak/legalitas atas penguasaan lahan tersebut.

“Terkait dengan Laporan Pengaduan PT. Satya Agung ke Polres Lhokseumawe atas dugaan Pidana adalah salah satu upaya dari PT. Satya Agung untuk mempertahankan haknya yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU.No. 8 Tahun 1981 Pasal 108 tentang KUHAP jadi bukan pengalihan Issu atau membungkam tuntutan warga seperti yang diberitakan,”ucapnya.

Lanjut dia, PT. Satya Agung masih membuka pintu dialog bagi masyarakat/penggarap yang berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. (arm/icm)