5 Jam Diperiksa KPK, Anies Jelaskan Program Perumahan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

HARIANRAKYATACEH.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di ibu kota itu mengaku diberikan delapan pertanyaan oleh penyidik KPK, khususnya terkait program pengadaan rumah di Jakarta.

Anies terlihat keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 15.15 WIB. Selama kurang lebih lima jam diperiksa sejak pukul 10.15 WIB.  “Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, ada delapan pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta,” kata Anies kepada awak media di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).

Anies menjelaskan pertanyaan yang diajukan penyidik KPK menyangkut, landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta.  “Lalu ada sembilan pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir dan lain-lain. Tapi yang menyangkut program perumahan ada 8,” imbuhnya.

Anies tak merinci terkait program pengadaan rumah tersebut. Menurutnya, itu merupakan kewenangan penyidik KPK. Dia mengharapkan, penjelasannya kepada penyidik bisa membantu untuk mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang saat ini sedang diusut KPK.

“Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaatkan bagi KPK untuk menegakan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan tadi bisa mebantu KPK menjalankan tugas,” harap Anies.

Pada hari yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga menjalani pemeriksaan di KPK. Prasetyo mengaku dicecar sebanyak tujuh pertanyaan. “Sedikitlah ada enam atau tujuh pertanyaan,” ucap Prasetyo.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku dicecar penyidik KPK terkait proses penganggaran tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Sebab dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta.

“Saya sebagai Ketua Banggar menjelaskan semua dibahas dalam komisi, nah dalam komisi apakah itu diperuntukkan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu ditujukan dengan baik nggak ada masalah. Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar, dari Banggar besar kita langsung ketok palu,” ucap Prasetyo.

“Dari situ saya serahkan ke eksekutif. Nah itu eksekutif yang punya tanggung jawab,” sambungnya menandaskan.

Perkara ini menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.

Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan