Pendidikan Bagi ABK Luput Perhatian

Ketua SOIna Aceh Tamiang Tri Astuti (tiga kanan) meminta pemda setempat memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus (disabilitas) saat mengunjungi sejumlah sekolah TK yang memiliki murid ABK, Sabtu (16/10/2021). DEDE/RAKYATACEH.COM

HARIANRAKYATACEH.COM – Ketua organisasi disabilitas Social Olympics Indonesia (SOIna) Kabupaten Aceh Tamiang Tri Astuti merasa prihatin dengan kondisi anak berkebutuhan khusus (ABK) disejumlah sekolah TK luput dari perhatian pemerintah.

Pasalnya alat edukasi di TK atau PAUD di Kabupaten Aceh Tamiang belum memadai karena sekolah tingkat TK pada umumnya lebih memenuhi kebutuhan sarana bagi anak-anak normal.

Hal itu diketahui saat Tri Astuti berkunjung di TK Arramaniyah Desa Bundar dan TK Pembina Karang Baru bersama pejabat dinas pendidikan setempat.

“Di TK Arramaniyah ada lima ABK dan TK Pembina Karang Baru memiliki tiga ABK. Kita sangat menyayangkan atas kondisi ABK di dua TK tersebut. Seharusnya alat edukasi bagi ABK juga disiapkan karena mereka membutuhkan alat yang khusus,” kata Tri Astuti kepada RAKYATACEH.COM di Karang Baru, Sabtu (16/10/2021).

Selain menyediakan alat edukasi khusus bagi anak disabilitas, menurut Tri Astuti peran guru sebagai mentor atau fasilitator juga penting mengerti cara berpikir anak dan memberikan materi sesuai dengan taraf perkembangan kognitif anak. Sebab dunia pendidikan tingkat PAUD merupakan konsep dasar untuk membidik potensi anak.

“Tentang ABK yang bersekolah di TK umum tentunya membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah karena memunculkan persoalan baru seperti ilmu psikologi yang mempelajari proses mental anak berkebutuhan khusus tersebut,” ujar Tri Astuti yang juga anggota Komisi IV DPRK Aceh Tamiang.

Sementara anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang yang membidangi pendidikan, Jayanti Sari berpendapat persoalan TK yang menerima ABK ini merupakan salah satu layanan pendidikan inklusif. Selama ini juga masyarakat mengenal pendidikan inklusif yang telah didukung secara yuridis dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi.

Tentunya kata Jayanti, pemerintah harus memberikan perhatian khusus, sehingga lembaga yang memberikan layanan PAUD inklusif menjadi lebih berkualitas dalam pelayananan.

“Jadi jangan hanya sekadar menerima ABK dan memberikan pelayanan pendidikan yang sama,” sebutnya.

Diketahui, tutur Jayanti anak usia dini di era globalisasi berada pada usia emas (golden age), di mana perkembangan dan kecerdasan anak berlangsung. Masa usia emas merupakan masa yang paling penting untuk menumbuhkan karakter anak.

“Pada usia ini anak juga berada pada usia yang tepat untuk menumbuhkan perkembangan fisik, bahasa, sosial emosional, seni, nilai-nilai agama dan moral,” tukas politisi PKS ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tamiang, Abdul Muthalib dikonfirmasi melalui Kabid PAUD dan PNF (Pendidikan Non Formal), Sutiyah menjelaskan, pada saat ini PAUD atau taman kanak-kanak (TK) di Kabupaten Aceh Tamiang menerima anak berkebutuhan khusus. Karena berdasarkan amanat Undang-Undang pihak sekolah tidak boleh menolak siswa ABK atau disabilitas yang ingin bersekolah di TK.

“Namun kendalanya para kepala sekolah dan guru di TK tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani ABK, sehingga banyak persoalan yang muncul,” ujar Sutiyah.

Kabid PNF ini menambahkan, ABK sendiri merupakan anak yang memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. (mag-86)