Dewan Sebut Sajian Data di Aceh Tamiang Amburadul

Rapat kerja membahas form data statistik sektoral 2021 oleh Bidang Data Diskominfosan dan BPS serta perwakilan Komisi I DPRK Aceh Tamiang, baru-baru ini. FOR RAKYATACEH.COM

HARIANRAKYATACEH.COM – Anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Jayanti Sari mengatakan persoalan data di Aceh Tamiang ini sudah ‘sekarat’. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga, setop ego sektoral dan berfikir untuk bekerjasama.

“Kita sudah lihat bagaimana perencanaan pembangunan Aceh Tamiang ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih, ini tentunya akibat data yang amburadul,” ketus Jayanti Sari di Karang Baru, Kamis (21/10).

Jayanti Sari mengatakan pada Senin (18/10) pihaknya dilibatkan dalam rapat kerja dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang. Rapat kerja tersebut, kata Jayanti membahas form data statistik sektoral 2021. Di mana, sinergitas antar lembaga dibangun oleh Bidang Data Diskominfosan dan BPS Aceh Tamiang.

Anggota DPRK yang menjadi salah satu aktor percepatan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Aceh Tamiang ini meminta BPS yang ditunjuk menjadi pembina data melalui Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia menjalankan perannya dengan mengawasi form data yang disebarluaskan oleh Wali Data yaitu Bidang Data Diskominfosan Aceh Tamiang.

Jayanti Sari menegaskan, penguatan data di Kabupaten Aceh Tamiang mutlak untuk dilakukan demi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

“Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa peran data menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan hal tersebut. Data yang tidak akurat secara tidak langsung membuat penyelenggaraan pemerintah berjalan pada rel yang salah dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap politisi PKS ini.

Jayanti Sari menambahkan banyak sekali data-data yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak tersedia.

“Seperti data luas lahan permungkiman penduduk dan luas hutan mangrove tidak ada datanya,” beber Jayanti Sari sembari menegaskan, selain persoalan ketidaksedian data juga masalah validitas data yang masih diragukan.

Terpisah, Koordinator Fungsi Integrasi dan Pengolahan data Statistik (IPDS) BPS Aceh Tamiang, Ichwan menjelaskan dalam membangun sistem statistik nasional (SSN) BPS dengan pemda harus melakukan kolaborasi menuju SDI untuk “Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh”.

Salah satu syaratnya, lanjut Ichwan harus ada koordinasi antar lembaga maupun OPD dan komitmen dalam mengumpulkan dan menyajikan data statistik sektoral yang akurat, berkuakitas dan tepat waktu serta penuh tanggungjawab,” jelasnya.
Dikatakan Ichwan, untuk membantu penyediaan data statistik sektoral berkualitas dari masing-masing penyedia data, maka BPS harus menjalankan perannya sebagai pembina data statistik sektoral tersebut. (mag-86)