KUALA SIMPANG (RA) – Tiga anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap sebagai pahlawan Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK). Pasalnya ketika kalangan PDPK Pemkab Aceh Tamiang berada dalam posisi sulit akibat rencana pengurangan gaji hanya dewan PKS yang berani memberi solusi.
Anggota dewan PKS tersebut terdiri dari Muhammad Saman, Jayanti Sari dan Dedi Suriansyah menyatakan siap kalau program pokok-pokok pikiran (Pokir) atau aspirasi mereka pada APBK 2022 dipotong untuk membayar gaji tenaga honorer di daerah itu.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Ketua DPD PKS Aceh Tamiang Muhammad Nazir dan kawan-kawan dewan PKS ada Bu Jayanti dan Ustazd Dedi juga siap dipotong pokirnya untuk PDPK,” kata Muhammad Saman saat jumpa pers di Karang Baru, Jumat (26/11).
Kebijakan populer anggota dewan PKS ini disampaikan sehari setelah para tenaga PDPK Aceh Tamiang ramai-ramai mendatangi gedung dewan untuk melakukan audiensi terkait rencana pengurangan belanja honorarium PDPK sebesar Rp 200 ribu per orang per bulan terhitung mulai Januari-Desember 2022.
Diketahui jumlah PDPK dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang mencapai 2.061 orang. Adapun nominal gaji pokok PDPK Aceh Tamiang disesuaikan dengan pendidikan yakni tamatan SMA Rp 815.000, D3 Rp 8.50.000, dan S1 Rp 900.000/bulan.
“Kita sudah bermusyawarah di partai terhadap sikap kami ini bersama pimpinan partai, karena langkah ini kami anggap sebagai solusi untuk membantu teman-teman kita di PDPK,” ujar Saman.
Muhammad Saman menyebut, adapun besaran dana Pokir dewan PKS yang akan dipotong untuk PDPK berkisar antara Rp 150-200 juta per dewan. Sementara dana Pokir masing-masing anggota DPRK Aceh Tamiang sekitar Rp 1 miliar, kecuali tiga pimpinan kolektif mencapai Rp 2 miliar. Setidaknya ada 30 orang anggota DPRK Aceh Tamiang. Artinya jika wakil rakyat yang lain berani mengikuti jejak dewan PKS maka polemik pemotongan gaji PDPK pada APBK TA 2022 bisa diatasi.
“Karena dibutuhkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk menalangi gaji PDPK selama setahun akibat terjadi pemotongan Rp 200 ribu per PDPK,” pungkasnya.
Ketua Forum PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang Bunyamin, sangat mengapresiasi sikap dewan PKS bersedia mengorbankan program pokir konstituennya untuk PDPK Aceh Tamiang.
“Kami mengapresiasi serta senang sekali. Begitulah seharusnya dewan yang ada di Aceh Tamiang ini harus bersuara dan memberikan solusi. Dewan harus selalu berfikir untuk masyarakat yang lemah serta memberikan solusi untuk rakyatnya bukan untuk kepentingan mereka sendiri,” ujar Bunyamin. (mag-86/rus)