Belum Vaksin Dilarang Masuk Kantor, Dilarang Mengajar dan Gaji Tidak Cair di Simeulue 

Rapat  evaluasi hasil capaian vaksinasi Covid-19 yang digelar di aula Pendopo Bupati Simeulue, Senin (29/11). Ahmadi - harianrakyataceh.com 

HARIANRAKYATACEH.COM  – Pemerintah Kabupaten Simeulue, tidak main-main dalam penerapan program vaksinasi Covid19, dengan ultimatum yakni dilarang betugas masuk kantor, dilarang mengajar serta penerapan gaji tidak dicairkan bahkan bila perlu dibebas tugaskan.

Ultimatum pelarangan itu berlaku kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai kontrak daerah, guru dan aparat desa yang tidak dapat menunjukan bukti telah vaksin, serta bakal tutup pintu kantor Pemerintahan untuk tidak melayani warga yang belum vaksinasi, serta sanksi berat juga bila pegawai kontrak daerah bakal dipecat.

Ultimatum tersebut disampaikan Bupati Simeulue Erli Hasim, yang memimpin langsung rapat evaluasi hasil capaian vaksinasi Covid-19 yang digelar di aula Pendopo Bupati dan dihadiri Sekretaris Daerah, Ahmadlyah, para SKPK, Camat dari 10 Kecamatan dan Kepala Puskesmas di Simeulue, Senin (29/11).

“Kepada seluruh ASN, pegawai kontrak yang bertugas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue, jika tidak memperlihatkan kartu vaksin maka tidak diperkenankan masuk kantor, begitu juga untuk guru yang belum divaksin tidak dibenarkan untuk mengajar. Ini bukan pemaksaan tapi ini sebuah kebutuhan yang harus ditegakan untuk menjalankan program Pemerintah,” tegas Bupati Simeulue.‎

Bupati Erli Hasyim, juga menyatakan bahwa dalam hal sasaran maupun capaian program vaksinasi Covid-19, di wilayah administrasi Kabupaten Simeulue, harus maksimal pelaksanaan vaksinasi di 138 desa dan 10 Kecamatan untuk mencapai target minimal 70 persen per akhir Desember 2021 mendatang.

Selain ultimatum kepada pegawai dan guru, juga  para aparatur di pemerintahan tingkat desa yang belum divaksin atau tidak mau divaksin tanpa alasan yang logis maka pihaknya meminta gaji yang bersangkutan untuk tidak disalurkan, serta warga yang tidak menunjukan kartu vaksin, tidak dilayani saat berurusan di perkantoran pemerintah Kabupaten Simeulue.

Baca Juga...  Akhir Maret 2022 Pilkades Serentak di Simeulue

“Begitu juga aparat desa di 138 desa dalam 10 Kecamatan, bila ada oknum aparat desa yang tidak mau dan belum divaksin, jangan dicairkan gajinya. Begitu juga masyarakat atau warga yang belum divaksin, jangan coba-coba dilayani bila berurusan dengan kantor pemerintahan dalam Kabupaten Simeulue”, kata Bupati Erli Hasyim.

Bupati Erli Hasyim membeberkan, bahwa hingga per 27 November 2021, capaian vaksinasi Covid-19 di pulau Simeulue telah mencapai 55 persen untuk dosis 1 dan dosis 2 sudah mencapai 26,5 persen dan dosis 3 sebanyak 59,8 persen dengan total sasaran vaksinasi di Kabupaten Simeulue, sebanyak 71.537.

“Kita tidak boleh bangga dengan capaian zona hijau. Akhir Desembar ini semua daerah minimal capaian harus 70 persen. Segera lakukan pendekatan-pendekatan dan saya minta data per desa ini segera dipersiapkan. Supaya kita tahu jumlah persentase capaian vaksinasi. Maka ketegasan program vaksin tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk pegawai, guru, aparat desa serta warga”, tutup Erli Hasyim.

Sekda Ahmadlyah, telah intruksikan kepada para SKPK di Kabupaten Simeulue untuk mendata para ASN maupun pegawai kontrak daerah yang belum bersedia divaksin tanpa alasan, disebabkan hingga saat ini sekitar 60 persen capaian vaksinasi di lingkungan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Simeulue.

“Didata siapa pegawai yang tidak mau divaksin dan buat pernyataan apa alasannya tidak mau divaksin begitu juga guru yang tidak mau divaksin. Seluruhnya harus diberikan peringatan yang tidak mau divaksin. Bila perlu kita berhentikan hari ini pegawai kontrak yang tidak mau divaksin, sehingga jangan dianggap kita tidak bekerja”, kata Sekda Ahmadlyah. (ahi).