Koordinator MaTA, Alfian: Temuan Pansus Jangan Jadi Bargaining Politik

Banda Aceh (RA) — Hasil temuan kerja Panitia Khusus (Pansus), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020, direncanakan akan segera dibawa ke sidang Paripurna pada awal Desember 2021.

Sekretaris Pansus LHP-BPK Tahun Angaran 2020, M. Rizal Falevi Kirani mengungkapkan, saat ini tenaga ahli sedang melakukan finalisasi temuan terhadap hasil pansus. Kemudian selanjutnya akan dibawa ke Badan musyawarah (Banmus) DPRA untuk segera diagendakan sidang paripurna.

“Dalam waktu dekat akan segera kita paripurnakan. Paling telat awal Desember sudah selesai. Saat ini kita lagi melakukan finalisasi beberapa temuan dan kemudian kita verifikasi temuan daerah pemilihan (Dapil) dari teman-teman anggota pansus yang melakukan investigasi ke daerah beberapa waktu lalu, “kata Fahlevi, Kamis kemarin.

Menariknya, seluruh hasil temuan tersebut nantinya akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai tindaklanjut temuan hasil Pansus LHP-BPK Tahun 2020. “Setiap ada temuan akan dituangkan pada laporan hasil pansus yang akan kita serahkan secara simbolis di dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRA untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Nanti hasil temuan pastinya akan diserahkan ke pihak penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan bahkan sampai ke KPK,”ungkap Fahlevi.

Sementara itu, Koordinator MaTA, Alfian menilai ‘pesimis’ terkait hasil pansus akan sampai ke Aparat Penegak Hukum. Sebabnya kata Alfian, dalam sejarahnya, hasil pansus DPRA atau DPRK belum ada yang menjadi tindak lanjut oleh Aparat Penegak Hukum (APH), karena hasil pansus selama ini hanya di jadikan sebagai “Bargaining politik” terutama dalam kebijakan anggaran. “Walaupun saban tahun hasil pansus dan menemukan pontensi penyimpangan, kecurangan dan tidak taat hukum, tapi hasilnya tidak di teruskan ke APH,”tututnya, Minggu (28/11).

Baca Juga...  Akhir Maret 2022 Pilkades Serentak di Simeulue

Alfian menyebutkan, tahun ini ada dua pansus yang menjadi perhatian publik Aceh, yakni pansus LHP-BPK dan pansus Pengadaan Barang dan Jasa tahun anggaran 2021. Dari hasil kerja pansus ditemukan temuan-temuan yang potensi korupsi, maka secara moral perlu di laporkan ke APH. Meskipun sebutnya, secara tatib DPR tidak ada perintah untuk melaporkan atau menyerahkan hasil pansus yang itu terjadi potensi penyimpangan, akan tetapi secara tanggungjawab moral dan etika politik, seharusnya penting di teruskan ke APH dan langkah tersebut apabila di lakukan sangat popular.

“Kita selalu berharap setiap pansus di lakukan, dan apabila ada temuan yang berpotensi pidana maka perlu di teruskan ke APH. kalau tidak ada tindak lanjut terhadap temuan, terus mau ngapain? “ucapnya.

Tak hanya itu, kata Alfian, apabila hasil pansus tidak ada tindak lanjut, maka publik memiliki penilaian sendiri terhadap DPR dan secara kelembagaan jelas menurun, karena publik sudah tidak percaya lagi. Sebabnya setiap pansus yang di lakukan juga membebani keuangan daerah yang bukan sedikit. makanya hasilnya harus jelas tidak hanya sebagai bargaining dengan eksekutif. “kalau ndak ada langkah yang kongkrit terhadap temuan terus mau ngapain melahirkan pansus? makanya kita masih memiliki harapan dimana kali ini ada tindak lajut terhadap temuan pansus yang telah menghabiskan uang rakyat Aceh tersebut,”pungkasnya. (Mar/min).