Anggaran Minim, Gaji Tenaga Honorer Terancam Tak Dibayar Penuh Tahun Depan

Ket foto : Anggota Badan Anggaran DPRK Subulussalam, Bahagia Maha

HARIANRAKYATACEH.COM – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Subulussalam sudah mengusulkan anggaran di masing-masing SKPK. Beberapa SKPK pun di kabarkan mengurangi anggaran termasuk salah satunya pengurangan gaji tenaga honorer tidak dibayar penuh 12 bulan di tahun 2022 mendatang.

Hal itu mengingat minimnya anggaran yang dialami pemerintah kota Subulussalam saat ini. ” Ada beberapa SKPK biaya rutin nya di kurangi. Biaya rutin tersebut termasuk gaji honorer yang sebagian tidak dibayar penuh 12 bulan untuk tahun 2022 ” kata Sekda Subulussalam, Ir. Taufit Hidayat, MM kepada Rakyat Aceh, saat ditemui di kantin kantor Bappeda Subulussalam, Selasa (30/11/2022).

Taufit Hidayat mengaku tidak ingat secara rinci daftar SKPK mana saja yang anggaran nya untuk gaji tenaga honorer tidak dibayar full satu tahun ” secara rinci saya tak ingat. Tapi kalau saya tidak salah, BPBD untuk gaji tenaga honorer nya di anggarkan di bayar penuh untuk tahun depan. Kalau yang lain saya lihat dulu data nya ” ungkap Sekda Taufit Hidayat.

Sementara, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Subulussalam, Bahagia Maha saat dimintai keterangannya menyebutkan, selama pembahasan APBK tahun anggaran 2022 atau RKA SKPK masing masing masih banyak yang kekurangan anggaran hampir semua dinas.

Kekurangan anggaran itu, kata Bahagia Maha, ada beberapa kegunaan dan kebutuhan yang tidak tertampung karena tidak maksimalnya biaya rutin di dinas tersebut, dan tidak cukup dana untuk pembayaran gaji tenaga kontrak dan tenaga honorer.

Salah satunya adalah di RSUD yang berjumlah tenaga kontrak nya lebih kurang 400 orang dan anggaran untuk gaji tenaga kontrak tahun depan di RSUD hanya tertampung untuk sembilan bulan ” Yang dapat dibayarkan gaji tenaga kontrak di RSUD pada APBK tahun depan hanya sembilan bulan dan masih ada beberapa SKPK lainnya yang tidak mampu membayar gaji honorer satu tahun penuh ” kata Bahagia Maha.

Baca Juga...  Musannif: Ada nama ASN, Bukti PPP Bukan Eksklusif!

Masih menurut keterangan Bahagia Maha, bahwa Inspektorat juga tidak bisa terpenuhi 1 persen anggaranya dari APBK, Padahal sesuai dengan peraturan yang ada bahwa anggaran Inspektorat harus di anggarkan 1 persen dari APBK namun dikarnakan ketidakmampuan keuangan daerah dan mungkin masih ada yang lebih dibutuhkan sehingga belum bisa terpenuhi anggaran tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam aturan,

” Hal ini dikarenakan APBK kita tidak memadai dan semuanya itu sudah suatu kesepakatan bersama Tim TAPK dan Banggar saat pembahasan APBK murni Tahun anggaran 2022 dan kekurangan itu rencana akan dipenuhi pada APBK perubahan ” tutup nya (lim)