Pendistribusian Guru di Aceh Tamiang Timpang

Anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang Jayanti Sari minta dinas terkait segera melakukan pemetaan dan distribusi guru secara merata setelah menemukan banyak jumlah guru bakti dari pada guru PNS di sekolah pedalaman, saat meninjau SMPN 8 Tamiang Hulu, Senin (29/11/2021) DEDE/RAKYAT ACEH

KUALA SIMPANG (RA) – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Jayanti Sari menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di daerah itu selama ini belum punya data pemetaan guru. Tak ayal pendistribusian guru di sekolah-sekolah baik di wilayah kota maupun pedalaman terjadi ketimpangan.

“Karena Dinas Pendidikan Aceh Tamiang tidak punya pemetaan guru, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Disetiap sekolah lebih banyak jumlah guru status bakti atau honorer dari pada guru PNS,” ucap Jayanti Sari saat meninjau SMPN 8 Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, Senin (29/11).

Di SMP Negeri 8 Tamiang Hulu anggota dewan menemukan jumlah guru atau tenaga pendidik sebanyak 10 orang, namun hanya empat orang yang bestatus PNS. Selebihnya dua guru honor daerah dan empat honor sekolah/guru bakti yang belum punya sertifikasi mengajar.

Jayanti Sari menilai menumpuknya guru bakti di sekolah pedalaman, dinas pendidikan telah merusak sistem pengangkatan guru. Pasalnya banyak ditemukan guru PDPK dan bakti tidak linier mengajar bukan pada bidangnya. Sehingga ketika ada peluang ikut tes P3K atau CPNS mereka tidak lulus karena tidak linier.

Sementara untuk menggeser guru-guru bakti dan PDPK yang sudah mengabdi lama, Disdikbud Aceh Tamiang menghadapi dilematis. Alasan klasiknya tidak dapat diterima sekolah lain karena tidak ada jam mengajar bagi guru bakti. Tak jarang juga ada intervensi dari pihak-pihak tertentu ketika guru PNS akan didistribusikan ke sekolah terpencil.

“Tapi saya pikir kita bukan mencari siapa yang salah. Sekarang tujuan kita dinas pendidikan harus melakukan pemetaan dan pendistribusian guru yang seimbang agar kualitas mutu pendidikan di kota dan pedalaman sama,” ujarnya.

Dewan Dapil II ini berpendapat ketika ada PNS yang menolak ditempatkan mengajar ke plosok-plosok itu rasanya lucu, mereka telah ingkar dengan sumpah ASN. Lalu persoalan ini juga tidak bisa dilempar ke SKPK lain, karena ini mutlak menjadi tanggungjawab dinas pendidikan.

Baca Juga...  Ketua MIUMI Aceh Safari Dakwah ke Bireuen

“Ketika seorang pejabt di dinas pendidikan tidak bisa mengambil sebuah keputusan dan kebijakan berarti tidak dalayak menjadi pemimpin. Atasan mereka Sekda atau Bupati bisa melakukan evaluasi terhadap pejabat bersangkutan,” tegas Jayanti Sari.

Politisi PKS ini melakukan tinjauan ke SMPN 8 Tamiang Hulu bersama dua legislator perempuan lain yakni Erawati dari Komisi III dan Tri Astuti dari Komisi IV DPRK Atam. Tinjauan ke lapangan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan tallkshow Hari Guru Nasional (HGN) ke 76 saat ketiganya menjadi narasumber menjaring aspirasi para guru.

Kepala SMPN 8 Tamiang Hulu Sulastri mengatakan, selama ini gaji guru bakti disisikan dari dana BOS. Mereka dibayar sesaui durasi mengajar. Sementara dana BOS SMPN 8 Tamiang Hulu sangat minim karena jumlahnya muridnya hanya 73 orang (kelas 1-3).

“Guru bakti dibayar Rp 30 ribu per jam selama sebulan, cuma hanya segitu kemampuan sekolah. Dana BOS kami Rp 24.090.000 per tahun. Untuk gaji guru bakti Rp 8 juta setiap catur wulan,” tutur Sulastri.

Diakui Sulastri di SMPN 8 Tamiang Hulu lebih banyak guru bakti dan PDPK dari pada guru PNS. Untuk bertahan sebagai bakti adakalanya mereka mengajar bukan pada jurusannya. Apalagi di sekolah pedalaman seperti SMPN 8 Tamiang Hulu hanya memiliki tiga rombongan belajar (Rombel) sehingga jam mengajar lebih sedikit.

“Kalau untuk penambahan dan pengurangan guru pihak sekolah tidak payah ngusulkan lagi, karena dari Dapodik Dinas Pendidikan sudah nampak, itu merupakan kewenagan dinas,” sebutnya.

Kasi Kependidikan Bidang GTK Disdikbud Aceh Tamiang Medy Raflizar, AR mengatakan, sejauh ini pemetaan guru tengah dilakukan tahap turun ke lapangan mengambil informasi dari sekolah yang dijadikan sampel.

“Dari 239 jumlah seluruh sekolah, kita mengambil sampel 80 sekolah khusus negeri terdiri dari SMP, SD, TK dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) karena kebutuhannya untuk ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Medy didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian, Rahmad Saleh.

Baca Juga...  Akhir Maret 2022 Pilkades Serentak di Simeulue

Pihaknya membenarkan selama ini memang terjadi ketimpangan distribusi guru antara kota dan sekolah terpencil. “Iya timpang. Cuma itu kita satu yang tidak punya yaitu regulasi untuk guru bakti. Untuk pemindahan guru bakti yang sudah bertugas lama kita belum ada aturannya, tapi kalau guru kontrak ada,” terang dia.

“Jadi ini dinas sedang melakukan pemetaan sekitar tiga bulan khusus untuk guru PNS, PDPK dan kontrak, itu untuk sampelnya,” tutur Medy Raflizar. (mag-86)