HARIANRAKYATACEH.COM – Soal pengadaan mobil dinas untuk para pejabat Kota Subulussalam masih menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit elemen masyarakat menyatakan menolak pembelian mobil dinas yang menelan anggaran Rp 5 Miliar tersebut.
Mulai dari masyarakat sampai organisasi mahasiswa secara tegas meminta Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini Walikota untuk membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut.
Penolakan juga datang dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam. Edi Sahputra Bako selaku Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam meminta Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang untuk mengurungkan niat pengadaan mobil dinas mengingat perekonomian masyarakat saat ini masih lemah karena Pendemi Covid-19.
Menurut Edi, pembelian mobil dinas baru untuk Walikota dan pejabat daerah lainya sangat tidak tepat disaat dan terkesan terlalu dipaksakan. Bahkan, kata Edi, tahun depan anggaran Pemerintah Kota Subulussalam terancam defisit karena tidak seimbang pendapatan dengan belanja daerah.
Edi juga mengatakan, pengadaan mobil dinas tersebut bertolak dengan pidato Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang pada rapat rapat paripurna penyampaian rancangan Qanun tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK) Kota Subulussalam Tahun 2022, Kamis (25/11/2021) lalu.
Dimana pada saat itu, Walikota menyampaikan ada pengurangan dana transfer ke seluruh daerah, sehingga pendapatan daerah Kota Subulussalam berkurang secara signifikan, konsekuensinya adalah belanja daerah juga harus dilakukan pengurangan.
” Atas dasar itu tentu hari ini seharusnya pengalokasian anggaran harus betul-betul diperhatikan arahnya agar tepat sasaran, kita menilai pembelian mobil dinas baru tidak Ada urgensinya, hari ini yang urgen kita perhatikan adalah pembenahan infrastruktur jalan seperti jalan di Kecamatan longkib yang masih memprihatinkan, kemudian gaji perangkat desa agar dibayar penuh tampa pengurangan, gaji guru honorer dinaikan dan dibayar penuh, gaji honorer instansi Pemko Subulussalam agar dibayar penuh, gaji petugas kebersihan juga dinaikan dan dibayar penuh, dan masih banyak kebutuhan lainnya ” kata Edi.
Untuk itu, Edi meminta Walikota dan Ketua DPRK Subulussalam untuk menggunakan hati nurani dalam menentukan arah kebijakan membelanjakan uang rakyat ” Walikota harusnya kembali ke hati nurani lah, kami yakin jauh dilubuk hatinya pasti ada rasa keberpihakan untuk rakyat sehingga bisa memutuskan untuk membatalkan pembelian mobil dinas baru tersebut ” pinta Edi (lim)