Guru Bakti Menumpuk di Sekolah Pedalaman

Tiga anggota DPRK Aceh Tamiang meninjau SMPN 8 Tamiang Hulu yang terdapat guru bakti lebih banyak dari guru PNS , Senin (29/11) DEDE/RAKYAT ACEH

KUALA SIMPANG (RA) – Akibat tidak ada pemetaan guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tamiang, pendistribusian guru ke sekolah-sekolah jadi timpang. Banyak ditemukan jumlah guru bakti dan PDPK/honorer lebih banyak dari pada guru PNS, terutama di sekolah pedalaman dan terpencil.

Hal ini terungkap saat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meninjau SMP Negeri 8 Tamiang Hulu, Aceh Tamiang yang bejarak sekitar 25 kilometer dari ibu kota kabupaten, Karang Baru, Senin (29/11).

“Selama ini Dinas Pendidikan Aceh Tamiang tidak punya pemetaan guru. Pendistribusian guru PNS, PDPK dan bakti kita tidak tahu mau ngecek kemana. Disetiap sekolah lebih banyak guru bantu ketimbang PNS. Mirisnya ada guru bakti mengajar tidak sesuai jurusannya sehingga akan berpengaruh pada ilmu yang disalurkan kepada anak didik,” kata anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Jayanti Sari kepada Rakyat Aceh.

Jayanti Sari melakukan tinjauan ke SMPN 8 Tamiang Hulu bersama dua legislator perempuan lain yakni Erawati Is dari Komisi III dan Tri Astuti dari Komisi IV DPRK Atam. Tinjauan ke lapangan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan talkshow Hari Guru Nasional (HGN) ke 76 saat ketiganya menjadi narasumber menjaring aspirasi para guru pada 25 November 2021 lalu.

“Kami menerima laporan di SMP Negeri 8 Tamiang Hulu jumlah tenaga pendidik sebanyak 10 orang, namun hanya empat orang yang bestatus PNS. Selebihnya guru honor dan bakti yang belum punya sertifikasi mengajar,” ungkap Jayanti.

Menurut Jayanti Sari tanpa disadari pihak dinas pendidikan selama ini tidak menjalankan sistem Dapodik yang dibangun untuk dunia pendidikan, karena lebih memikirkan rasa kasihan tidak mungkin menggeser para guru yang sudah bakti selama 10 tahun. Akhirnya ucap Jayanti, pemetaan dan pendistribusian guru jadinya amburadul.

Baca Juga...  Polisi Ringkus Maling Burung

“Untuk itu kami mendesak dinas pendidikan harus membuat pemetaan guru perwilayah hulu, tengah dan hilir agar data pokok pendidikan Aceh Tamiang mudah diketahui di Kementerian Pendidikan,” pungkasnya.

Kasi Kependidikan Bidang GTK Disdikbud Aceh Tamiang Medy Raflizar, AR mengatakan, sejauh ini pemetaan guru tengah dilakukan tahap turun ke lapangan mengambil informasi dari sekolah yang dijadikan sampel.

“Kita mengambil sampel 80 sekolah negeri terdiri dari SMP, SD, TK dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) karena kebutuhannya untuk ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Medy.

“Jadi ini dinas sedang melakukan pemetaan sekitar tiga bulan khusus untuk guru PNS, PDPK dan kontrak, itu untuk sampelnya. Insya Allah kita sudah dapat ada yang harus dirubah di sana (server masternya). Jadi ada kesalahan pada master dari pada aplikasi itu akan kita rubah lagi,” ujarnya.

Kepala SMPN 8 Tamiang Hulu Sulastri mengatakan, selama ini gaji guru bakti disisikan dari dana BOS. Mereka dibayar sesaui durasi mengajar. Sementara dana BOS SMPN 8 Tamiang Hulu sangat minim karena jumlahnya muridnya hanya 73 orang (kelas 1-3).

“Guru bakti dibayar Rp 30 ribu per jam selama sebulan, cuma hanya segitu kemampuan sekolah. Dana BOS kami Rp 24.090.000 per tahun. Untuk gaji guru bakti Rp 8 juta setiap catur wulan,” tutur Sulastri.

Diakui Sulastri di SMPN 8 Tamiang Hulu lebih banyak guru bakti dan PDPK dari pada guru PNS. Untuk bertahan sebagai bakti adakalanya mereka mengajar bukan pada jurusannya. Apalagi di sekolah pedalaman seperti SMPN 8 Tamiang Hulu hanya memiliki tiga rombongan belajar (Rombel) sehingga jam mengajar lebih sedikit.

“Kalau untuk penambahan dan pengurangan guru itu merupakan kewenagan dinas. Pihak sekolah tidak payah ngusulkan lagi, karena dari Dapodik sudah nampak,” sebut Sulastri. (ddh/rus)

Baca Juga...  TBM Ruman Aceh Menerima Sumbangan 1.350 Bacaan