HARIANRAKYATACEH.COM – Rombongan datok penghulu (Kades) di Aceh Tamiang membantah tudingan “liar” terkait kepergian mereka ke Jakarta tanpa izin Bupati Aceh Tamiang.
“Kami sudah minta izin via WA (WhatsApp) kok dibilang liar. Kita pergi menggunakan biaya pribadi bukan dana desa jadi di mana liar-nya,” bantah Ketua DPD Apdesi Aceh, Wilda Mukhlis saat jumpa pers di Karang Baru, Kamis (2/12).
Dijelaskan Wilda, kepergian puluhan datok penghulu pada Sabtu (27/11) tersebut dalam rangka menghadiri pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi di Jakarta. Pihaknya juga meluruskan mereka tidak membawa embel-embel nama Apdesi Aceh Tamiang karena tahu Apdesi Tamiang memang belum terdaftar.
Wilda Mukhlis mengklarifikasi sudah meminta izin kepada Bupati Mursil dan Kepala Dinas PMKPP-KB Aceh Tamiang, Mix Donald sebelum keberangkatan mereka. Menurutnya informasi kepergian datok penghulu yang dianggap liar sehingga muncul pernyataan ‘liar’ perlu diluruskan.
“Ada puluhan datok dari lima kecamatan yang pergi. Keberangkatan kami tidak membawa embel-embel nama Apdesi Aceh Tamiang dan tidak menggunakan dana desa,” ralat Wilda.
“Ketika itu Pak Mix Donal menyarankan para datok penghulu yang akan berangkat berkoodinasi dengan Camat.Ini bukti chatnya masih ada,” tambah Wilda Mukhlis yang juga menjabat datok penghulu Desa Ie Bintah, Kecamatan Manyak Payed.
Wilda Mukhlis didampingi Sekjen DPD Apdesi Aceh, Yusran membenarkan saat ini DPC Apdesi Aceh Tamiang belum terbentuk sehingga tidak terdaftar di Badan Kesbangpol Linmas Aceh Tamiang. Maka dari itu keberangkatan mereka ke Jakarta bukan mengatasnamakan Apdesi Aceh Tamiang, tapi atas nama Apdesi Aceh.
“Apdesi Aceh Tamiang sedang tahap persiapan, kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat dilakukan pelantikan pengurus,” pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang Mursil berang mengetahui puluhan datok penghulu pergi ke Jakarta tanpa izin pada akhir November 2021 lalu. Para datok penghulu yang melenggang ke Jakarta dinilai liar karena sama sekali tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Saya tahunya setelah dihubungi Pak Kapolres. Kita cari tahu juga dengan kepala dinas terkait dan camat mereka juga tidak tahu, tidak ada pemberitahuan,” kata Bupati Mursil. (ddh)