Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 2 Dec 2021 18:50 WIB ·

Wakil Ketua Banggar DPR RI: Otsus Aceh Perlu Terus Dilanjutkan


 Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan ucapan selamat datang saat menjamu makan siang pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI bersama Forkopimda Aceh, Bupati/Walikota, beserta instansi terkait lainnya di Restoran Meuligoe Gubernur, Kamis (2/4/2021). Foto Humas Pemerintah Aceh Perbesar

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan ucapan selamat datang saat menjamu makan siang pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI bersama Forkopimda Aceh, Bupati/Walikota, beserta instansi terkait lainnya di Restoran Meuligoe Gubernur, Kamis (2/4/2021). Foto Humas Pemerintah Aceh

HARIANRAKYATACEH.COM I BANDA ACEH – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhiddin Muhammad Said menegaskan, pentingnya Dana Otonomi Khusus untuk mendukung berbagai program pembangunan di Aceh. Oleh karena itu, segera berakhirnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh telah menjadi perhatian khusus Badan Anggaran DPR RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI itu, dalam forum diskusi Anggota Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh dan Bupati/wali kota se-Aceh, di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (2/12/2021).

“Dana Otsus Aceh akan segera berakhir. Padahal kita ketahui bersama, bahwa Dana Otsus telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh. Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Aceh mempersiapkan laporan dan evaluasi Otsus dengan baik. Pemerintah Aceh harus bisa meyakinkan bahwa Dana Otsus benar benar memberikan manfaat yang besar untuk meninhkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Muhiddin.

Pada kesempatan yang sama, anggota Banggar DPR RI dari Dapil Aceh HM. Salim Fakhry dan Nasir Jamil juga menyampaikan komitmennya untuk segera mengusulkan kepada DPR RI agar segera memulai pembahasan mengenai Dana Otsus, agar kesinambungan pembangunan yang menggunakan dana Otsus bisa terus berlanjut.

“Kami percaya Pemerintah Pusat akan secara arief dan bijaksana memandang pentingnya keberlanjutan Dana Otsus bagi pembangunan Aceh ke depan,” ujar Salim Fakhry.

Senada dengan usulan tersebut, Gubernur Aceh, berkomitmen untuk mempersiapkan laporan terkait dengan penggunaan Dana Otsus selama ini, termasuk juga hasil evaluasi pemerintah daerah.

“Otsus Papua sudah disahkan, walaupun dengan perubahan pola pengalokasiannya. Oleh karena itu, Kami Pemerintah Aceh berharap agar Otsus Aceh juga terus berlanjut. Pemerintah Aceh juga siap, jika Pemerintah Pusat merubah pola pengalokasian dana Otsus tersebut,” ujar Nova.

Terkait dengat Otsus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemeterian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan agar Pemerintah Aceh segera mengajukan usulan perpanjangan Dana Otsus.

“Kami berharap Pemerintah Aceh bisa meyakinkan dan menunjukkan kinerja pengelolaan Dana Otsus lebih baik, sehingga bisa membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Prima.

Investor terus Kita Undang, Namun Pembiayaan APBN yang Paling Cepat

Berbagai program pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, namun karena anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh, saat ini Pemerintah Aceh terus mengundang investor dan mengharapkan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Aceh sedang giat-giatnya membangun, namun dana APBA tentu tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh. Oleh karena itu, selama ini kita giat mengajak para investor untuk berinvestasi di Aceh, seperti UAE, Tiongkok dan beberapa negara lain. Namun, investasi tentu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Terkait pebiayaan, APBN tentu prosesnya jauh lebih cepat,” ujar Nova.

Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali mengungkapkan, bahwa untuk mendukung program pembangunan di Aceh, maka Dana Otonomi Khusus menjadi penting untuk dipertahankan. “Kami berharap Dana Otsus bisa terus dipertahankan, sehingga pembangunan Aceh bisa terus dilanjutkan, demi kesejahteraan rakyat.”

Dalam diskusi tersebut, para bupati/Wwali kota juga berharap agar TKDD yang diterima oleh daerah tidak lagi dikurangi, karena PAD yang masih relatif kecil dan belum cukup untuk menutup besarnya anggaran pembangunan. Begitupula dengan dana Otsus, para bupati/wali kota berharap agar dana Otsus bisa terus dilanjutkan, untuk membantu membiayai berbagai program pembangunan Aceh.

Menanggapi berbagai permasalahan yang disampaikan oleh bupati dan wali kota, Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian RI, menyampaikan bahwa permasalahan di Aceh juga dihadapi hampir di seluruh daerah.

Oleh karena itu, Prima menegaskan perlu ada penyamaan perspektif antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi penting sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi tersebut.

“Kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kami berharap, daerah juga memenuhi semua persyaratan adminiatrasi yang telah ditetapkan sehingga daerah siap untuk mengajukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD,” ujar Prima.

Banggar DPR-RI: Aceh Punya Potensi Ekonomi Besar untuk Dikembangkan

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhiddin Muhammad Said, juga memuji pootensi ekonomi Aceh yang besar. Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang sangat prospek untuk dikembangkan.

“Ekonomi Aceh perlu terus dikembangkan karena potensinya sangat besar, terutama sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan. Potensi Kopi Aceh harus menjadi komoditas Internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Perkembangan pesat teknologi informasi harus bisa dioptimalkan, sehingga nantinya daerah memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Muhiddin.

Lebih lanjut Muhidin mengatakan, semakin melandainya penyebaran pandemi Covid-19, membuka peluang bagi Aceh untuk menata kembali perekonomiannya. Muhiddin berpesan agar Aceh harus bangkit dan meningkatkan daya saing ekonominya dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

“Saya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Semua bupati dan wali kota yang hadir bisa menyampaikan masukannya terhadap TKDD. Ini momentum yang sangat baik bagi Aceh, karna pertemuan ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan,” imbuh Muhiddin. (Arf)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Dirlantas Polda Aceh Berbagi Takjil Berbuka kepada Pengendara

18 March 2024 - 20:00 WIB

Pj Bupati Iswanto Resmikan Tempat Wudhu Wakaf untuk Masjid Agung Al Munawwarah

18 March 2024 - 19:54 WIB

Dirlantas Polda Aceh Bagikan 100 Takjil Berbuka Setiap Hari

18 March 2024 - 18:04 WIB

Warga Lhokseumawe Dihebohkan Penemuan Mayat di Pos Lampu Merah

18 March 2024 - 18:02 WIB

Membersihkan Telinga, Batalkah Puasanya?

18 March 2024 - 14:47 WIB

KPU Sahkan Prabowo-Gibran Menang di Kuala Lumpur Raih 6 Ribu Suara

18 March 2024 - 14:34 WIB

Trending di NASIONAL