Lintas Agama Sepakat Menjaga Keharmonisan di Aceh Singkil

Sekretaris FKUB Aceh, Juniazy, MPd.

SINGKIL (RA) – Komitmen untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Aceh Singkil membutuhkan upaya sinergis dari berbagai pihak, baik lintas suku dan agama. Komitmen ini terlihat dalam beberapa diskusi yang diadakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melibatkan para tokoh dari lintas agama, tokoh perempuan, para pemuda dan beberapa organisasi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil diskusi bersama sejumlah tokoh muslim, akhir November 2021 lalu, KontraS menyimpulkan, para pihak sepakat untuk mendorong kembali ruang dialog membahas solusi untuk menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Singkil, sekaligus mencari jalan tengah atas berbagai permasalahan terkait hal itu yang belum tuntas hingga kini.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra menuturkan, baik dari pihak muslim maupun kristen di Aceh Singkil sama-sama berkepentingan menjaga toleransi di daerah itu. Namun, perlu menjadi pembelajaran bahwa dialog perlu dilakukan berkesinambungan. Dalam artian, pemerintah diminta untuk serius memfasilitasi pertemuan kedua pihak, baik muslim maupun kristen, dan tidak membiarkan masalah pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil berlarut-larut.

“Jadi masyarakat juga menagih keseriusan pemerintah, baik di tingkat Aceh Singkil maupun pemangku kepentingan di tingkat provinsi, jangan biarkan rapat demi rapat membahas hal yang itu-itu saja, dan seakan tidak punya target serius kapan mau menuntaskan persoalan ini,” ujar Hendra, Minggu (5/12).

Kendati sebagian besar pihak dari masing-masing agama berkenan membuka kembali ruang dialog, namun ia menegaskan, kewenangan untuk memfasilitasinya tetap ada di Pemerintah Aceh. Tentunya melalui tim terpadu yang dibentuk November 2020 silam.
“Leading sector tim terpadu ini berada di pundak Asisten I Pemerintah Aceh, Kepala Kesbangpol Linmas dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), masyarakat menunggu kerja-kerja nyata mereka,” tegasnya lagi.

Baca Juga...  Akhir Maret 2022 Pilkades Serentak di Simeulue

KontraS juga menyayangkan banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk upaya penyelesaian masalah toleransi di Aceh Singkil, namun pemerintah tampak diam dan tak menunjukkan usaha yang nyata untuk menuntaskannya.

Sementara, kata Hendra, riak-riak masalah sosial yang sesekali muncul di sana, kerap kali dipolitisir dengan motif SARA. Karena itu penting bagi pemerintah memastikan semua pihak menahan diri dan tidak terpancing dengan provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin membangkitkan sentimen tak berkesudahan.

“Jangan didiamkan saja, menunggu kapan benturan akan mencuat lagi, proses membangun dan memelihara keberagaman ini perlu kerja yang panjang. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjajakinya tahap demi tahap, jangan berulang disitu-situ saja,” pungkas Hendra Saputra.

Sekretaris FKUB Aceh: Sedang Lakukan Musyawarah Mufakat

Terpisah, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Juniazy, M. Pd yang diminta tanggapan menyampaikan, persoalan di Aceh Singkil mengenai pendirian gereja untuk umat kristen dan ummat khatolik belum ada titik temu dan saat ini sedang dilakukan musyawarah dan mufakat.

“Kita dari FKUB dan Tim Penyelesaian Perselisihan Pendirian Rumah Ibadah sedang melakukan musyawarah dan mufakat di Aceh Singkil,” ujar Juniazy.

Dikatakannya, sudah melakukan pertemuan dengan ummat kristen dan Khatolik untuk menyelesaian ini dan bila belum selesai bisa ketahap selanjutnya yaitu ke pengadilan.

“Kalau sudah ke pengadilan sudah pasti hitam putih, kalau bukan menang ya kalah,” jelas Kakankemenag Kota Subulussalam ini.

Sambungnya, ummat Kristen dan Khatolik keberatan sesuai regulasi Peraturan Bersama Menteri (PMB), yakni Menteri Agama dan Meteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Begitu juga dalam qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016, sampai waktu yang sudah ditentukan.

“Persyaratan tidak bisa mereka penuhi, pemerintah Aceh juga tidak tinggal diam menyikapi perselisihan ini dan negara juga hadir untuk menyelesaikan,” paparnya.

Baca Juga...  Sabtu Besok,Gubernur Buka Muzakarah Ulama Se-Aceh di Lhokseumawe

Juniazy menambahkan, permasalahan ini muncul pada Oktober 2015 lalu pasca penertiban rumah ibadah bagi Kristiani dan Khatolik.

Dikatakan, Tim Penyelesaian Perselisihan Pendirian Rumah Ibadah yang dibentuk pemerintah Aceh pada bulan November tahun 2020 untuk menyelesaikan di Aceh Singkil, Ketuanya di Kesbangpol Linmas Aceh.

“Nanti kita akan lakukan pertemuan dengan tokoh muslim dan FKUB Aceh Singkil,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, ucapan terimakasih kepada unsur dan LSm yang sudah terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini dan bukan untuk memperekeruh suasana.

“Kalau untuk menyelesaikan dan memberi solusi kita sangat terbuka, bukan sebaliknya memperkeruh suasana,” harapnya. (rus)