Lindungi Hutan Mangrove, Dua Kampung Pesisir Aceh Tamiang Buat Hukum Adat

Dua datok penghulu Kampung Tanjung Keramat dan Kampung Alur Nunang, M Siddiq dan Ramlan usai menandatangani qanun/hukum adat kampung tentang pemanfaatan dan perlindungan kawasan mangrove, Rabu (8/12/2021). DEDE/HARIANRAKYATACEH.COM

HARIANRAKYATACEH.COM – Kabupaten Aceh Tamiang telah memiliki Qanun Kampung tentang pemanfaatan dan perlindungan kawasan mangrove khusus di dua kampung (desa) yakni Alur Nunang dan Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia. Qanun atau rezam kampung ini lahir atas inisiasi LSM Kawasan Ekosistem Mangrove Pantai Sumatera (KEMPRa) bekerja sama dengan perangkat dari dua kampung tersebut.

Direktur Eksekutif KEMPRa Izuddin Idris mengatakan, qanun kampung tentang perlindungan mangrove lahir untuk menuntaskan persolan yang terjadi di akar rumput. Sebab umumnya hutan mangrove dirambah untuk dijadikan arang dan alih fungsi lahan. Sementara masyarakat pesisir yang terkena dampaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Makanya kami masukan sanksi dalam qanun ini bagi yang melanggar. Kalau tidak bisa diselesaikan secara adat di kampung akan diteruskan kepada pihak berwajib secara pidana,” kata Izuddin usai dilakukan penandatanganan Qanun Kampung Alur Nunang dan Tanjung Keramat tentang pemanfaatan dan perlindungan kawasan mangrove berlangsung di Aula Kantor Bappeda Aceh Tamiang, Rabu (8/12).

Adapun yang melakukan tandatangan qanun terdiri dari datok penghulu dan Ketua MDSK dari masing-masing kampung, dengan disaksikan berbagai unsur yang terlibat yakni pejabat eksekutif, legislatif, praktisi hukum, KPH Wilayah III Langsa, Aceh, Kepala SKPK terkait, panglima laot, lembaga lingkungan, kelompok pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Dijelaskan Izuddin, rancangan qanun kampung tersebut sudah tahap finalisasi, kemudian prodak qanun akan dievaluasi oleh Camat Banda Mulia melalui Bagian Hukum di kecamatan.

“Kalau Camat sudah oke tidak ada masalah bisa langsung dilembarkan menjadi lembaran daerah karena kalau rezam atau qanun tetap dimasukan ke lembaran daerah,” ujarnya.

Sebenarnya menurut Izuddin pengesahan rezam kampung tersebut dapat dilakukan di desa. Namun agar gaungnya lebih besar finalisasi qanun dipilih di Bappeda skala kabupaten. Pasalnya qanun tentang pemanfaatan mangrove ini diklaim yang pertama sebagai proyek percontohan untuk Aceh.

Baca Juga...  Akhir Maret 2022 Pilkades Serentak di Simeulue

“Dari sisi pemanfaatan mangrove minimal warga boleh menebang yang dia tanam nantinya, bukan lagi mencari tanaman liar. Jadi sudah dilaksanakan juga program penanaman mangrove sesuai target reboisasi sekitar 16 ribu hektare di Aceh termasuk di Aceh Tamiang,” sebut Izuddin.

KEMPRa berpendapat pengelolaan pembangunan berkelanjutan adalah fokus global. Pihaknya berharap supaya secara sosial, ekonomi lingkungan hidup wilayah kedua desa tersebut menjadi ekowisata berkelanjutan.

“Rezam kampung yang ada bisa ditindaklanjuti untuk inisiasi penyusunan Raqan pengelolaan kawasan mangrove di Aceh Tamiang,” pungkasnya.

Datok Penghulu (Kades) Kampung Alur Nunang Ramlan mengatakan, dengan adanya qanun kampung ini sangat positif dampaknya dirasakan oleh warga. Sebab selama terjadi aksi perambahan hutan mangrove warga dan perangkat desa tidak bisa berbuat apa-apa.

“Tapi dengan adanya qanun ini mudah-mudahan kami bisa lebih berperan. Terlebih lagi Alur Nunang punya kawasan hutan pantai yang harus dilindungi. Nah, hari ini payung hukum untuk itu sudah kuat, kami sangat terimakasih dan menyambut positif,” ujar datok.

Ramlan menuturkan luas hutan mangrove di Alur Nunang yang dijadikan zona inti sekitar 130 hektare, semua hamparan itu masuk kawasan lindung. Sementara selama ini masih ditemukan perambahan mangrove di teritorial Alur Nunang yang kebanyakan mereka dari warga luar kecamatan.

“Hasil perambahan kebanyakan diolah jadi arang kayu. Karena jumlah dapur arang di pesisir Aceh Tamiang masih banyak,” kata dia.

Hal senada disampaikan datok penghulu Kampung Tanjung Keramat Muhammad Shiddiq menyebut kondisi kawasan hutan mangrove di kampungnya kritis akibat penebangan liar.

“Kalau di Tanjung Keramat hutan bakau ada sekitar 318 hektare yang tersisa, sebagian besar kondisinya sudah gundul,” ungkapnya.

Oleh karena itu kedua datok penghulu yang memiliki wilayah bersandingan mencari cara mengambil peran di desa supaya hutan mangrove bisa terlindungi.

Baca Juga...  Ketua MIUMI Aceh Safari Dakwah ke Bireuen

“Karena dampaknya (abrasi) sudah terasa, dari berkurangnya hasil aneka ragam hayatinya, kemudian air pasang laut sudah mulai tinggi sudah naik ke kampung, jika mangrove habis bisa-bisa kampung kami tenggelam,” kata M Shiddiq.

“Dari hal itu lah kita berinisiasi dan berkoordinasi dengan kawan-kawan, Alhamdulillah didampingi oleh lembaga KEMPRa dan WWF qanun ini bisa terwujud. Hari ini kita di desa sudah punya peran untuk pengelolaan kawasan hutan yang tersisa tersebut,” tambahnya. (ddh