HARIANRAKYATACEH.COM I BANDA ACEH – PT PLN (Persero) terus berkomitmen melakukan sertifikasi aset negara untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan termasuk di Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Senior Executive Vice President (SEVP) Manajemen Aset PLN Pusat, Paranai Suhasfan, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerahan Sertifikat dan Sarana Prasarana (Sarpras) Kerja Kementerian ATR/BPN Wilayah Provinsi Aceh bersama PT PLN (Persero) di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (29/12/2021).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Koordinator Supervisi Wilayah I KPK Arief Nurcahyo, Kakanwil BPN Provinsi Aceh Akhyar Tarfi, S.SiT, MH, General Manager PLN UIP Sumbagut Octavianus Padudung, GM PLN UIW Aceh Abdul Mukhlis, GM PLN UIKSBU diwakili Manager PLN UPK Nagan Raya Zulfan I Kaban, GM PLN UIP3B.
Selama tahun 2021, kata Paranai, PLN telah mengamankan aset negara senilai 750 miliar rupiah dengan menyelesaikan 1.667 sertifikat tanah di Provinsi Aceh. PLN terus mendorong percepatan sertifikasi aset tanah dengan bersinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Lebih lanjut Paranai Suhasfan menyebutkan , meski di tengah pandemi Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat untuk penyelematan aset negara melalui sertifikasi tanah yang telah diamanahkan kepada PLN. “PLN sebagai salah satu BUMN terus melangkah maju untuk memastikan suplai listri bagi maysrakat terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, PLN terus membangun pembangkit transmisi/ gardu induk serta gardu distribusi sehingga membutuhkan diukungan penuh untuk segala aspek legal termasuk tanah yang saat ini legalisasi melalui sertifikasi terus digencarkan,” ujarnya.
Paranai Suhasfan juga memberikan apresiasi kepada KPK dan Kementrian ATR BPN atas kerjasama yang selama ini dilakukan. Paranai merincikan hingga akhir tahun 2021 dari target 160 ribu bidang tanah saat ini 46 persen sudah bersertifikat.
Sementara untuk Wilayah Aceh hingga Desember sertifkasi tanah mencapai 1667 sertifikkat degan total nilai mencapai 750 milyar rupiah.
Ia berharap dengan adanya sinergitas dan komonikasi PLN dan Kementrian ATR BPN serta pendampingan KPK dua tahun kedepan atau 2023 penyelamatan aset negara PLN dapat diselesaikan.
Sementara Kepala BPN Aceh melalui kepala bidang penataan dan pemberdayaan Akhyar Tarfi menyatakan BPN Aceh mendukung penuh upaya penyelamatan aset PLN yang ada di Aceh.
Akhyar menyebutkan beberapa kendala dalam proses sertifikasi tanah diantaranya legal standing serta kondisi fisik di lapangan.
Sementara Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK Arief Nurcahyo memberikan apresasi kepada PLN Aceh dan BPN Aceh yang telah menyelasaikan sertifikat tanah hinga 84 persen. Iapun memberikan apresasi kepada semua pihak atas upaya penyelamatan aset negara ini.
“KPK akan terus membangun hubungan kemintraan baik dalam rangka mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi , adanya tranparansi antar pihak sangat dibutuhkan sebagai kunci utama keberhasilan “ ujarnya. (ra/slm)
