Masyarakat Bahas Pemekaran Kecamatan Tripa Jaya

Masyarakat dalam Kemukiman Tripa Ateuh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (08/01) mengadakan duek pakat untuk mewujudkan pemekaran Kecamatan Darul Makmur dengan membentuk calon kecamatan baru bernama Kecamatan Tripa Jaya. ARIFIN/RAKYAT ACEH

SUKA MAKMUE (RA) – Ratusan masyarakat dalam Kemukiman Tripa Ateuh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (08/01) mengadakan duek pakat untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang menghendaki adanya pemekaran Kecamatan Darul Makmur dengan membentuk calon kecamatan baru bernama Kecamatan Tripa Jaya.

Acara duek pakat yang berlangsung di rumah mantan anggota DPRK Nagan Raya, Nanda Runtala itu dihadiri oleh keuchik, tuha peut serta tokoh masyarakat yang ada di Kemukiman Tripa Ateuh membahas strategi yang dapat ditempuh guna mempercepat terbentuknya Kecamatan Tripa Jaya.

Dalam pemaparannya Ketua Forum Pemekaran Darul Makmur Raya, Burhan mengatakan, tim forum pemekaran Darul Makmur Raya hanya meneruskan kembali perjuangan pemekaran yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu.

Tokoh muda yang yang akrab disapa Aan ini menyebutkan, keberadaan forum Darul Makmur Raya tidak untuk mengantikan panitia pemekaran calon Kecamatan Tripa Jaya yang telah dibentuk sejak lama, tetapi justru bertujuan saling menguatkan dan bahu membahu guna mendorong percepatan terjadinya Kecamatan Tripa Jaya.

Menurut tokoh muda ini pemekaran kecamatan mutlak diperlukan guna memangkas rentang kendali birokrasi yang jauh. Disamping itu menurut Aan dengan adanya pemekaran kecamatan diharapkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tuha Peut Nagan Raya, Sari M Nur berpesan agar kekompakan para tokoh masyarakat dan panitia pemekaran dapat terus dijaga semangatnya. “Jika merujuk PP No 17 tahun 2018 tentang kecamatan, maka calon Kecamatan Tripa Jaya dari sisi jumlah desa sudah terpenuhi sebab kemukiman Tripa Ateuh memiliki 10 gampong dan jumlah ini sesuai dengan petunjuk dari PP NO 17 Tahun 2018 tentang kecamatan,” terang Sari M Nur.

Syarat administrasi yang sangat dibutuhkan bagi terlaksananya pemekaran kecamatan adalah surat persetujuan serta rekomendasi dari para keuchik gampong dan tuha peut.
“Untuk itu saya berharap agar Ketua Tuha Peut dapat menandatangani surat rekomendasi yang dibutuhkan oleh panitia pemekaran dan andaikata ada pihak tuha peut yang tidak mau menandatangani rekomendasi tersebut tanpa alasan yang jelas maka panitia lapor ke saya guna dicari jalan penyelesaian,” lanjut Sari.

Sementara, Muhammad Kasem, mantan Wabup Nagan Raya mengatakan, selama ini pemekaran kecamatan di Darul Makmur terhambat karena elit di Kabupaten Nagan Raya keliru dalam memahami ketentuan regulasi.

Ada sebagian pejabat yang menganggap, syarat pemekaran kecamatan harus memiliki mukim terlebih dahulu. Ini adalah pendapat keliru kata M. Kasem.

Menurut Ketua Baitul Mal Nagan Raya itu, pembentukan mukim tidak menjadi prasyarat bagi pemekaran sebuah kecamatan, yang dibutuhkan hanyalah jumlah desa harus ada 10 desa serta jumlah penduduk di setiap desa yang akan bergabung dalam kecamatan baru harus ada minimal 4.000 jiwa.

Mantan Wabup Nagan itu berpesan agar panitia pemekaran bekerja dengan iklas dan profesional serta memahami setiap regulasi yang telah ditetapkan dalam pemekarann kecamatan. Dalam kegiatan tersebut terlihat hadir juga anggota DPRK Nagan Raya, Raja Sayang, tokoh pendidikan Aceh, Fajran Zain. (mag89/bai)