Pastikan Hukum Kasus SPPD Dewan Simeulue

Delegasi perwakilan Aliansi Masyarakat Mahasiswa dan Buruh (amarah) Kabupaten Simeulue diterima langsung oleh Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Aceh, Iwan Arif Wijayanto, Senin (17/1). IST/RAKYAT ACEH

SIMEULUE (RA) – Selama 30 menit, utusan perwakilan dari Aliansi Masyarakat Mahasiswa dan Buruh (amarah) Kabupaten Simeulue mendatangi dan berada di kantor Badan BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (17/1).

Kedatangan sejumlah perwakilan dari amarah tersebut, untuk mempertanyakan dan pastikan kejelasan LHP BPK RI tentang kasus dugaan SPPD fiktif oleh sejumlah oknum mantan anggota dan oknum anggota aktif DPRK Simeulue.

Delegasi perwakilan Aliansi Masyarakat Mahasiswa dan Buruh (amarah) Kabupaten Simeulue diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Iwan Arif Wijayanto, Senin (17/1).

Menurut Isra Fu’addi, koordinator amarah Kabupaten Simeulue dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harian Rakyat Aceh, Senin (7/1), yang mengutip pernyataan resmi Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Iwan Arif Wijayanto.

“Kata pak Iwan Arif Wijayanto, selaku Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, LHP BPK RI tentang kasus SPPD DPRK Simeulue sudah dikeluarkan dan telah diserahkan oleh BPK RI kepada Kajari Simeulue pada tanggal 5 Januari 2022 di kantor BPK Perwakilan Aceh,” kutip Isra Fua’ddi.

Masih dalam keterangan tertulis Isra Fua’ddi, setelah mengetahui telah keluar dan telah di serahkannya LHP BPK RI itu kepada pihak Kejaksaan Negeri Simeulue, pada tanggal 5 Januari 2022 silam itu, lebih lanjut sebut koordinator amarah, menyebutkan telah lama dinantikan.

“Penyampaian dari BPK RI Perwakilan Aceh itu, merupakan harapan yang selama ini di tunggu bersama teman-teman dan Alhamdulillah ternyata LHP sudah keluar dan telah diserahkan ke Kajari Simeulue, kini tinggal kita minta Kajari agar segera memproses,” kata Isra Fua’ddi.

Koordinator Amarah itu secara tegas menyatakan, jika isi LHP BPK RI Perwakilan Aceh itu, terdapat kerugian negara maka diminta kepada kejari agar segera menetapkan tersangka, jika tidak ada kerugian negara dalam LHP maka perkara tersebut bisa dihentikan agar ada kepastian hukum terhadap perkara tersebut.

“Harus ada kepastian hukum terhadap perkara SPPD oknum mantan anggota dewan maupun oknum anggota dewan aktif tersebut. Kami berharap agar kejari Simeulue transparan dalam menyelesaikan kasus perkara itu dan kami akan tetap kawal sampai tuntas,” imbuhnya.

Diketahui, kasus dugaan miliaran rupiah perkara SPPD fiktif oknum mantan anggota dewan periode 2014-2019 dan oknum anggota dewan yang masih aktif priode 2019-2024, mencuat ke publik, pada tahun 2020 lalu, yang pada saat itu Kajari Simeulue masih dijabat Muhammad Anshar Wahyudin dan kini dijabat R Hari Wibowo.

Dugaan SPPD fiktif dai diperkirakan telah terjadi kerugian keuangan negara yang ditaksir Rp 2,7 miliar, bersumber dari APBK setempat dan bergulirnya kasus perkara itu di Kejaksaan Negeri Simeulue, sempat terjadi dua gelombang unjukrasa, Oktober 2020 dan Mei 2020, yang digelar amarah, menuntut dan mendesak serta mendukung percepatan proses kasus itu. (ahi/bai)