Puluhan Wilayah Berstatus “Blank Spot Area” Simulue Minta Tambahan Sebaran Tower Jaringan Komunikasi

Ali Muhayatsyah SH, Plt Kadis Kominsa Kabupaten Simeulue. ‎

HARIANRAKYATACEH.COM – ‎Semakin pesat dan meningkat untuk kebutuhan akses komunikasi via telekomunikasi bergerak di gunakan masyarakat dan publik yang berada di wilayah Administrasi Kabupaten Simeulue.

 

Sehingga pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue meminta kepada pihak penyedia Telekomunikasi untuk penambahan jaringan komunikasi yang masih berstatus “Blank Spot Area” di sejumlah titik dalam wilayah kepulauan yang  berbatasan NKRI dengan negara luar di kawasan Barat Indonesia.

 

Saat ini wilayah kepuluan itu yang tersedia hanya 54 Tower jaringan komunikasi bergerak, dan Pemerintah ‎Kabupaten Simeulue telah melayangkan surat resmi permohonan dan permintaan susulan kedua pada tanggal 10 Januari 2022 setelah surat resmi pertama pada tanggal   30 November 2021 tahun lalu.

 

Dua surat resmi yang di layangkan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan waktu dan tahun yang berbeda itu, ditujukan langsung kepada PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Tbk. PT ‎Dayamitra Telekomunikasi (DMT) Tbk. PT XL Axiata Tbk. PT Hutchin 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk.

‎”Pemerintah Kabupaten Simeulue sudah dua kali melayangkan surat resmi  kepada sejumlah penyedia akses jaringan komunikasi di Indonesia. Sebab masih banyak titik daerah kita yang masih berstatus Blank Spot Area”, kata Ali Muhayatsyah SH, Plt Kadis Kominsa Kabupaten Simeulue, kepada harianrakyataceh.com, Selasa (25/1).

 

‎Kebutuhan penambahan sebaran akses jaringan komunikasi itu, selain untuk kepentingan masyarakat dan publik, juga yang sangat penting untuk proses belajar mengajar sistim daring bagi pelajar, mahasiswa maupun santri, serta untuk kepentingan komunikasi strategis dan komunikasi darurat saat terjadi insiden bencana alam maupun potensi ancaman lainnya.

 

‎Masih menurut Ali Muhayatsyah, ada sekitar 50 titik yang belum terjangkau akses jaringan komunikasi dan ditetapkan masih berstatus “Blank Spot Area” dalam wilayah Kabupaten Simeulue yang tersebar di sejumlah Kecamatan, sehinga masyarakat, publik dan pelajar yang tinggal dilokasi itu, harus berupaya mencari jaringan komunikasi ke daerah lain.

 

‎”Kita tidak bisa dalam waktu cepat dan singkat prediksikan kondisi satu wilayah yang akses jaringan komunikasi masih berstatus Blank Spot Area. ‎ Suatu wilayah yang telah memiliki akses jaringan komunikasi, maka pihak Pemerintah lebih cepat bertindak terhadap ‎kondisi dan situasi yang sedang terjadi, baik itu potensi situasi buruk, darurat dan situasi genting”, imbuhnya.

 

‎Dari kedua surat resmi yang di layangkan tersebu‎t, sebut Ali Muhayatsyah belum mendapat reaksi dan tanggapan dari pihak pengelolah jaringan komunikasi itu, sehingga pihaknya pada akhir Februari 2022, akan mendatangi Kementerian Komunikasi RI, DPR RI dan Gubernur Aceh, untuk meminta sejumlah titik berstatus “Blank Spot Area” tersebut dapat menjadi perhatian serius. (ahi).