Akhirnya, Pengadilan Tolak Permohonan Suntik Mati Nelayan Lhokseumawe

DENGAR PUTUSAN - Safaruddin kuasa hukum Nazaruddin Razali nelayan keramba yang diajukan permohonan suntik mati, mendengar amar putusan Hakim PN Lhokseumawe, Kamis (27/1). FOR RAKYAT ACEH.

HARIANRAKYATACEH.COM – Permohonan suntik mati (euthanasia) Nazaruddin Razali (59) nelayan keramba asal Gampong Pusong Lhokseumawe, yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe ditolak, dalam sidang putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal Budi Sunanda di PN setempat, Kamis (27/1).

Awalnya, Nazaruddin Razali yang didampingi kuasa hukumnya Safaruddin, mengajukan permohonan suntik mati ke PN Lhokseumawe, akibat adanya kebijakan Pemko Lhokseumawe yang melarang aktivitas nelayan keramba di waduk Pusong. Padahal, ia bersama nelayan lainnya sudah puluhan tahun mengantungkan hidup dilokasi tersebut.

Sementara saat hakim tunggal Budi Sunanda membacakan amar putusan itu, tanpa dihadiri oleh Nazaruddin Razali tapi hanya diwakili penasehat hukumnya Safaruddin.

Budi Sunanda menyampaikan, menolak permohonan suntik mati yang diajukan pemohon Nazaruddin Razali, karena mengingat dan menimbang tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang permohonan tersebut.

“Suntik mati yang diajukan oleh pemohon melanggar hak asasi manusia, karena sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara,”ucap Hakim Budi Sunanda.

Ia mengatakan, permohonan suntik mati atau eutanasia merupakan suatu tindakan dilarang di Indonesia dan juga dilarang agama. Oleh sebab itu, permohonan suntik mati yang diajukan pemohon ditolak.

Mendengar amar putusan itu, Safaruddin selaku penasihat hukum Nazaruddin Razali, menyebutkan, masih pikir-pikir atas putusan hakim tunggal yang menolak permohonan suntik mati yang diajukan kliennya.

“Kami akan musyawarah terlebih dahulu dengan pemohon dan termasuk masyarakat Waduk Pusong Lhokseumawe untuk menempuh upaya hukum selanjutnya,”ucapnya.

Safaruddin menyebutkan, saat ini pihaknya masih diberi waktu selama 14 hari kedepan apakah menerima hasil amar putusan hakim atau akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain itu, ia juga menyampaikan, dalam amar putusan tersebut, hakim juga menyebutkan Waduk Pusong Lhokseumawe sebagai tempat usaha ikan keramba pemohon sudah tercemar limbah merkuri, walaupun masih dalam ambang batas.

“Jadi jika benar waduk sudah tercemar limbah, maka kita sangat menyayangkan kinerja dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terkesan membiarkan waduk tercemar limbah,”ungkapnya.

Lanjut Safaruddin, pihaknya akan melaporkan dinas terkait ke polisi atas dugaan membiarkan waduk tercemar limbah. (arm/ra)