DPP PNA Umumkan Kepengurusan Baru, Samsul Bahri dan Fahlevi ‘Terhempas’

Keterangan: Pengurus DPP PNA menggelar konferensi pers di kantor Lambhuk, Banda Aceh, Rabu (26/1/2022).

HARIANRAKYATACEH.COM – Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) mengumumkan kepengurusan baru setelah mendapatkan SK kepengurusan yang sah dari Kementrian Hukum dan HAM wilayah Aceh dengan Nomor: W1-418.AH.11.01, tanggal 27 Desember 2021.

Adapun mereka yang menduduki jabatan tersebut diantaranya ketua Umum dijabat Irwandi Yusuf, Ketua Harian, Tgk Syakya, sedangkan untuk Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Miswar Fuady.

“Untuk Tgk Syakya beliau mengantikan posisi Samsul Bahri atau Tiyong. Sedangkan posisi Fahlevi Kirani digantikan Yazir Akramullah yang menjabat sebagai ketua ll,” kata Miswar dalam konfrensi Pers di DPP PNA, Rabu (26/1).

Pada kesempatan itu, Miswar Fuady menyatakan, siap menghargai upaya hukum dilakukan pihak-pihak yang merasa keberatan atas keputusan DPP PNA. Begitu juga upaya hukum dilakukan kepengurusan hasil KLB yang sebelumnya Kemenkumham Aceh telah menolak mengesahkan permohonan pengurusan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Kepengurusan PNA versi KLB Bireuen.

“Itu hak konstitusi mereka untuk melakukan upaya administrasi dan hukum. Kalau dilakukan PTUN, yang digugat itu SK kemenkumham. Maka oleh mereka berhadapan dengan negara. Sedangkan kami nantinya adalah pihak yang dimintakan kemenkumham turut membantu. Namun kita tunggu langkah hukum dilakukan saudara Samsul Bahri,” jelasnya.

Menyangkut Tiyong dan Fahlevi masih menjabat sebagai anggota DPRA dari PNA, Miswar menerangkan, tak menjadi persoalan selama mereka tunduk dan patuh sebagai kader.
“Namun jika mereka tak patuh terhadap partai, maka pastinya akan diberikan sanksi terlebih dahulu dengan teguran atau pernyataan,” jelasnya.

Miswar juga menjelaskan, PNA kedepan fokus pada kerja kemasyarakatan dan kerakyatan. Hal itu di sebabkan, karena selama ini PNA sangat merasa bersalah terkait persoalan terjadi internala, sehingga menjadi penghambat dalam upaya pengabdian terhadap masyarakat.

Sementara itu Ketua Harian DPP Partai PNA, Tengku H. Syakya, menyampaikan, saat ini pihaknya masih melakukan pendekatan persuasif dan berdialog untuk sama-sama memajukan kembali partai. Maka dari itu, pihaknya membangun islah, dengan pihak-pihak yang berseberangan.

“Kita terus mengajak keder-kader PNA yang sempat berseberangan untuk lagi bergabung, kami memberi peluang untuk bergabung demi kemajuan partai,” ucapnya.

Penetertiban Embel PNA
Setelah SK kepengurusan DPP PNA diumumkan, Miswar menjelaskan kantor DPP PNA telah sah berada di Jalan T. Iskandar, Nomor 54 Lambhuk, Banda Aceh. Oleh karena itu, jika ada kantor DPP PNA lainnya atau mengunakan embel embel PNA harus ditertibkan.

“Pada saat nanti, kami akan bertemu dengan Kapolda. Kita akan melaporkan tentang pengunaan secara tidak sah simbol PNA dan berhak ditertibkan. kita juga sudah mendapat pengakuan dari Kemenkumham. Memang harus ditutup karena ada upaya ilegal yg dilakukan,”ujarnya. (mar).