HRD Kembali Ingatkan Menhub Terkait Pembangunan Jalur Kereta Api Lhokseumawe-Bireuen

Anggota DPR RI Fraksi PKB daerah pilihan Aceh II, H Ruslan M Daud menyerahkan permohonan pembangunan jalur Kereta Api lintas Lhokseumawe-Bireuen kepada Menteri Perhubungan RI, Ir Budi Karya Sumadi di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR RI Senayan, Rabu (26/1). AKHYAR RIZKI RAKYAT ACEH

BIREUEN (RA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pilihan Aceh II, H Ruslan M Daud SE alias HRD, kembali mengingatkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ir Budi Karya Sumadi agar melanjutkan pembangunan jalur Kereta Api lintas Lhokseumawe-Bireuen.

Hal tersebut disampaikan HRD dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan pada masa persidangan III tahun sidang 2021/2022 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Membahas Program Kerja Tahun 2022, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR RI Senayan, Rabu (26/1).

HRD menyebutkan, menurut informasi persyaratan teknik dalam rangka penyelesaian lintas Kuta Blang – Matang Glumpang Dua (Feasibility Study hibah dari SNCF Perancis, Detail Engineering Design Track dan Jembatan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), telah selesai dikerjakan, termasuk pembebasan tanah.

“Dalam rangka percepatan pembangunan perkeretaapian lintas Lhokseumawe – Bireuen yang berkesinambungan, diharapkan anggaran bisa tersedia setiap tahun melalui Skema Multi Years Contract (MYC), mulai dari tahun 2022 hingga 2024,” ujar Ruslan.

Politisi PKB asal Bireuen itu mengharapkan, pada Desember 2024 Lintas Lhokseumawe – Bireuen sepanjang 44 Km dapat beroperasi, sehingga konektivitas dua kota tersebut baik output maupun outcome yang diharapkan dapat tercapai.

Ia juga meminta agar mengalokasikan dana untuk pembangunan lintas Kuta Blang – Matang Geulumpang Dua – Bireuen, sehingga pada tahun 2024 bisa tuntas semua.

Selain itu, Ruslan juga meminta kepada Kementerian perhubungan agar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat pada setiap perlintasan sebidang.

“Sosialisasi harus terus dilakukan, agar tumbuh kesadaran pengguna jalan saat melintas di pintu perlintasan kereta api, dimana mereka bisa bersabar dan mengutamakan keselamatan,” kata HRD.

“Nantinya di lokasi tersebut juga harus ditempatkan petugas penjaga perlintasan guna memperhatikan dan memberikan jarak pandang yang cukup bagi masinis dan pengendara kendaraan guna mengurangi resiko kecelakaan,” pungkas HRD. (akh)