BANDA ACEH (RA) – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengapresiasi kehadiran ulama Aceh sebagai mitra kritis Pemerintah Aceh, dalam menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan di Bumi Serambi Mekah, baik di bidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang-bidang lainnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Nova dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Musyawarah Besar Ulama Aceh Tahun 2022, di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, komplek Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (7/3) malam.
“Selama ini, para ulama Aceh telah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menurut kami pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan.”
Di Aceh, sambung Gubernur, peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius. Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
“Sungguh kami merasa sangat berbahagia, sekaligus merasa bangga dapat berkumpul di tengah-tengah para abu, abon, waled dan seluruh para alim ulama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ulama Aceh, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi tidak ternilai, terhadap berbagai program pembangunan di Aceh,” kata Gubernur.
Gubernur menegaskan, kehadiran ulama dalam pembangunan sangat dibutuhkan, sebab ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat.
“Dalam dunia se-modern apa pun, peran ulama tidak akan pernah tergantikan. Itu sebabnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama secara tegas menempatkan posisi ulama pada kedudukan yang sangat terhormat,” kata Nova.
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa demi melindungi maayarakat, dirinya acapkali meminta Fatwa dan Tausyiah MPU.
“Sebagai daerah asimetris, saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Aceh. Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada fatwa atau minimal Tausyiah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” imbuh Nova.
MPU Apresiasi Kemitraan Gubernur
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali, mengapresiasi kemitraan yang selama ini terjalin sangat baik antara Gubernur Aceh Nova Iriansyah, selaku Kepala Pemerintahan Aceh dengan MPU Aceh periode 2017-2022.
Hal tersebut disampaikan oleh ulama yang akrab disapa Lem Faisal itu, saat memberikan sambutan, pada acara Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh Tahun 2022, di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Komplek Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Senin (7/3) malam.
“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang dibangun sangat baik selama kepengurusan MPU Aceh kali ini,” ujar Lem Faisal.
Dalam sambutannya Lem Faisal juga mengungkapkan, dalam mengambil keputusan yang bersinggungan dengan masalah agama dan keummatan, Gubernur Aceh selalu meminta pertimbangan MPU.
“Dalam mengambil keputusan terkait umat, Pak Gubernur selalu berkoordinasi dan meminta pertimbangan MPU. Beberapa di antaranya adalah tentang Tausyiah dan Fatwa terkait vaksin rubela, PUBG, higgs domino dan vaksinasi Covid-19. Ini membuktikan keseriusan Gubernur Aceh menjaga umat dan generasi Aceh, sekaligus mengakui eksistensi dan peran MPU,” kata Lem Faisal. (ril/ra)
