Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 17 Mar 2022 18:30 WIB ·

Mualem Perintahkan Ketua DPRA Pertahankan JKA


 Ketua DPA PA, Muzakir Manaf Perbesar

Ketua DPA PA, Muzakir Manaf

Harian Rakyat Aceh.Com I LANGSA (RA)- Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, memerintahkan Ketua DPR Aceh yang baru Saiful Bahri, untuk mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berlangsung di Provinsi Aceh agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh sebagaimana yang berlaku selama ini, Kamis (17/3).

“Tgk. Muzakir Manaf atau Mualem, memerintahkan kepada Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, agar setelah dilantik nantinya, tugas pertamanya adalah mempertahankan program JKA. Karena JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009, saat Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh,” ujar Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri mengutip penegasan Mualem kepada Rakyat Aceh kemarin di Langsa, Kamis (17/3/2022).

Dijelaskannya, perjuangan melahirkan program JKA yang di launching pada 1 Juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPR Aceh merupakan perjuangan yang sangat berat.

Saat itu hampir semua partai di parlemen menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran, karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar 450 miliar pada waktu itu.

Lanjut Zahri, pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang panjang, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak.

Bahkan Pemerintah pusat dikemuadian harinya mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014.

“Kini, saat perolehan suara Partai Aceh menurun dan di sertai ditangkapnya Irwandi Yusuf dalam kasus Korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh di hentikan, tapi Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS,” ungkap Nurzahri lagi.

Tambahnya, karenanya menyikapi situasi tersebut demi menyelamatkan kepentingan dan hak rakyat Aceh, Muallem memerintah tegas kepada ketua DPRA yang baru serta di ikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan anggota koalisi Aceh bermartabat, untuk mempertahankan program JKA tetap ada di Aceh sampai kapanpun. (dai).

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Polisi akan Tindak Truk Tangki Penyebab Tumpahan CPO di Jalan

24 July 2024 - 11:42 WIB

Jalin Sinergi dan Koordinasi, Kakanwil Pajak Kunjungi Polda Aceh

23 July 2024 - 19:59 WIB

Komitmen OJK Tingkatkan Literasi dan Akses Keuangan Syariah bagi UMKM dan Santri di Aceh

23 July 2024 - 19:52 WIB

Tersangka Kasus BRA Dicecar Puluhan Pertanyaan

23 July 2024 - 19:45 WIB

Berhasil Membina Pengembangan TTG Inovasi Desa, Pj Bupati Iswanto Raih Penghargaan Menteri PDTT

23 July 2024 - 18:43 WIB

Israel Serang Khan Younis, Ribuan Pengungsi Palestina Melarikan Diri

23 July 2024 - 15:52 WIB

Trending di INTERNASIONAL