Harian Rakyat Aceh.Com I LANGSA (RA)- Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, memerintahkan Ketua DPR Aceh yang baru Saiful Bahri, untuk mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berlangsung di Provinsi Aceh agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh sebagaimana yang berlaku selama ini, Kamis (17/3).
“Tgk. Muzakir Manaf atau Mualem, memerintahkan kepada Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, agar setelah dilantik nantinya, tugas pertamanya adalah mempertahankan program JKA. Karena JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009, saat Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh,” ujar Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri mengutip penegasan Mualem kepada Rakyat Aceh kemarin di Langsa, Kamis (17/3/2022).
Dijelaskannya, perjuangan melahirkan program JKA yang di launching pada 1 Juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPR Aceh merupakan perjuangan yang sangat berat.
Saat itu hampir semua partai di parlemen menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran, karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar 450 miliar pada waktu itu.
Lanjut Zahri, pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang panjang, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak.
Bahkan Pemerintah pusat dikemuadian harinya mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014.
“Kini, saat perolehan suara Partai Aceh menurun dan di sertai ditangkapnya Irwandi Yusuf dalam kasus Korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh di hentikan, tapi Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS,” ungkap Nurzahri lagi.
Tambahnya, karenanya menyikapi situasi tersebut demi menyelamatkan kepentingan dan hak rakyat Aceh, Muallem memerintah tegas kepada ketua DPRA yang baru serta di ikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan anggota koalisi Aceh bermartabat, untuk mempertahankan program JKA tetap ada di Aceh sampai kapanpun. (dai).
