LANGSA (RA) – Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga mengelar aksi demontrasi di gedung DPRK Langsa menyusul terhambatnya pembangunan rumah bagi warga yang bermukim di DAS Langsa, Jum’at (25/3).
Aksi ini dimulai sekira pukul 09.00 wib dengan titik kumpul di lapangan merdeka Langsa dan dilanjutkan dengan long marck (berjalan kaki) dan sampai ke gedung DPRK Langsa sekira pukul 09.30 wib serta melakukan orasi silih berganti.
Puluhan mahasiswa tersebut berasal dari SEMMI Kota Langsa, SEMA IAIN Langsa, HMJ HTN, Alarm, Ketua Wilayah IV DEMFASNA membawa berbagai poster sebagai nada protes yang ditujukan kepada DPRK Langsa.
Mahasiswa menunding DPRK Langsa tidak membela rakyat, di mana akibat keterlambatan mengeluarkan rekomendasi. Program pembangunan rumah untuk warga di Daerah Aliran Krueng atau DAS Langsa batal.
Mahasiswa sangat kesal atas sikap anggota DPRK Langsa, pasalnya hanya ada dua anggota DPRK Langsa yang berani tampil dan menerima mahasiswa aksi.
Dalam orasinya, Ketua SEMMI Langsa Wahyu Ramadhan mengatakan kalau tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, terus Anggota DPRK Langsa bekerja untuk siapa.
Proyek pembangunan rumah rakyat di bantaran DAS Langsa merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Karena program ini diajukan ke pusat.
“Namun kita sangat kecewa atas sikap yang di tunjukkan wakil rakyat kota langsa, di mana terlambat memproses rekomendasi hibah tanah,” ujarnya.
Ditambahkannya, seharusnya DPRK Langsa mempercepat rekomendasi itu sebelum tanggal 31 Desember 2021, namun karena tidak becusnya kerja DPRK Langsa hingga batas pengajuan rumah bantuan gagal.
“Sampai batas pengajuan rekomendasi tidak keluar hingga terlambat sampai 04 Januari 2022 lalu baru keluar,” ungkap Wahyu lagi.
Selanjutnya, Ketua SEMA IAIN Langsa, Fajri Husaini menyampaikan bahwa sangat disayangkan jumlah anggota DPR Langsa 25 orang, namun bisa menemui mahasiswa hanya 2 orang. Bagaimana memperjuangkan nasib masyarakat, kalau kinerja DPRK saja gak serius.
Husaini, meminta agar anggota DPRK Langsa benar-benar memperjuangkan nasib rakyat bantaran sungai, sebab mereka saat ini tinggal dengan kekhwatiran abrasi serta sewaktu-waktu saat hujan maka banjir akan merendam rumah mereka.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta kepada DPRK Langsa dan PEMKO Langsa untuk mencari solusi stas kegagalan pembangunan rumah bagi masyarakat DAS.
Sementara itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief menyampaikan bahwa tidak ada maksud DPRK Langsa untuk menghambat, dimana pemerintah telah mengajukan permohonan rekomendasi untuk hibah tanah namun DAK Integrasi untuk tahun 2022 tidak bisa terwujud.
Dijelaskannya, program pemerintah dalam memindahkan masyarakat kumuh di bantaran sungai telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 103 rumah dan di tahun 2021 sejumlah 250. Namun untuk tahun 2022 direncanakan akan dibangun 100 rumah namun tidak terealisasi.
Dikatakannya, pada saat pengajuan hibah tanah dari pemko Langsa itu di bulan November 2021, dan DPRK Langsa melakukan survey serta banyak proses yang dilakukan di DPRK Langsa. Dan ada beberapa administrasi yang perlu dilengkapi oleh pemerintah Daerah. (ris/rus)
