Menu

Mode Gelap
Pemda Simeulue Resmi Aktifkan Jabatan Dua Pejabat Sebanyak 34 tahanan dari Gaza utara dibebaskan dengan tanda penyiksaan Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Alami Kecelakaan Kerja di Malaysia, Haji Uma Bersama PPAM dan BP3MI Aceh Fasilitasi Pemulangan Warga Bireuen Wali Nanggroe Beri Gelar Kehormatan kepada Pemerintah Federasi Rusia dan Provinsi Tatarstan

EKBIS · 12 May 2022 09:09 WIB ·

ASPEKPIR Aceh Minta Dana Peremajaan Sawit Rakyat Ditambah


 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR di Provinsi Aceh yang diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDPKS. Perbesar

Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR di Provinsi Aceh yang diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDPKS.

HARIANRAKYATACEH.COM I MEULABOH – Petani kelapa sawit di Aceh merasa sangat terbantu dengan adanya dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sehingga melakukan peremajaan untuk peningkatan produktivitas.

Hanya dengan kondisi sekarang dimana harga pupuk naik tinggi sekali juga susah mendapatkannya maka besaran dana Rp30 juta/Ha harus dinaikkan. Ketua DPD ASPEKPIR Aceh, Nasaie menyatakan hal ini pada Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR di Provinsi Aceh yang diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDPKS.

Aspirasi petani Aceh adalah supaya dana hibah ini dinaikkan. Selain itu khusus tahun 2022 alokasi PSR untuk Aceh kecil sekali hanya 2.000 Ha untuk 9 kabupaten/kota.

“Biasanya 20.000 Ha pertahun, khusus Aceh Barat sendiri hanya 500 Ha sedang sebelumnya 2.500 Ha. Padahal saat ini ada potensi binaan ASPEKPIR di Aceh Barat 3.500 Ha. Karena itu alokasi untuk Aceh minta ditingkatkan lagi,” kata Nasie.

Hambatan lain yang dihadapi dalam PSR di Aceh Barat adalah kelangkaan benih . Saat ini baru ada 3 penangkar. Kedepan diharapkan petani bisa melakukan penangkaran sendiri sehingga tidak perlu memobilisasi benih siap tanam dari Medan.

DPD ASPEKPIR juga Aceh minta DPP ASPEKPIR Indonesia menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat soal larangan ekspor CPO. Kebijakan yang bertujuan memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri ini sudah saatnya dievaluasi sehingga tidak merugikan petani, apalagi minyak goreng sekarang sudah tersedia di pasar.

Dengan stok migor yang melimpah dan harga stabil maka diharapkan harga TBS juga ikut naik lagi. Nasie juga berharap kedepan harga TBS di Aceh Barat bisa sama dengan Sumut dan Riau. Selama ini harga TBS Aceh Barat selalu lebih rendah dibanding dua provnsi ini.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Danil Adrial menyatakan realisasi PSR di kabupaten ini mencapai 5.215 Ha. Masih ada usulan 1.405 Ha tahun 2021 dan 1.080 Ha tahun 2022 yang masih proses verifikasi. Luas kebun petani swadaya mencapai 15.200 Ha sedang plasma 368 Ha. Total luas kebun kelapa sawit 50.827 Ha.

PSR sampai saat regulasi sudah tiga kali , baik dinas maupun pengusul mengharapkan perubahan in semakin memudahkan petani. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya PKS, saat ini ada 2 PKS satu beroperasi normal satu lagi karena sudah tua sering bermasalah. Diharapkan ada partisipasi swasta untuk membangun PKS.

Danil juga mengharapkan dana hibah PSR ini dinaikkan karena saat ini sudah tidak sesuai dengan kenaikan harga sarana produksi. Dana sarana dan prasarana juga sangat diharapkan terutama untuk membangun dan memperbaiki jalan usaha tani.

Masyarakat sangat berharap pada dana BPDPKS karena karena kalau melakukan sendiri banyak yang tidak mampu. Dana PSR selama ini terbukti sangat membantu petani. Pemkab Aceh Barat sangat mendukung kebijakan PSR ini dan terus membantu fasilitasi petani untuk mendapatkannya.

Benih juga jadi persoalan, tahun 2021 realisasi tanam rendah karena masalah kekurangan benih unggul bermutu. Saat ini untuk membeli kecambah harus indent 6 bulan , setelah bayar cash baru datang 6 bulan kemudian itupun tidak seluruhnya. “Ada yang membeli kecamah 20.000 butir datangnya 5.000 kecambah setiap 6 bulan,” katanya.

Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar minta supaya ASPEKPIR mendorong anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk ikut serta. Pemerintah lewat komrah sedang mempertimbangkan kenaikan dana PSR tetapi harus dengan justifikasi yang sangat kuat seperti komponen apa saja yang naik dan berapa kenaikannya. Juga tambahan dana ini digunakan untuk apa saja misalnya biaya hidup selama peremajaan atau bentuk lain.

“Dana PSR pada awalnya digunakan sebagai trigger saja supaya petani bergerak memperbaiki kebun dengan peremajaan. Dari sisi dana dan regulasi memungkinkan maka menambah besaran dana merupakan opsi yang saat ini masih jadi pembahasan,” katanya.

Sunari, Direktur BPDPKS menyatakan dengan regulasi baru maka penarikan dana PSR menjadi semakin prudent sehingga kasus dan temuan diminimalisir. Dulu dana masuk ke rekening masing-masing petani dan bisa dicairkan lewat ATM dan teller bank sehingga sering jadi temuan.

Sekarang masuk ke virtual account masing-masing ke petani selanjutnya masuk dalam escrow account kelembagaan petani. Dana baru bisa cair setelah ada bukti pembelanjaan misalnya untuk benih, land clearing dan lain-lain. Setelah bukti lengkap lewat verifikasi surveyor baru BPDPKS menyuruh bank mencairkan dana. Dengan cara ini maka dana benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukkanya. (ra)

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Epson EH-QL3000W Home Theater Premium dengan Kejernihan 4K yang Memukau di IHEAC 2024

7 December 2024 - 18:13 WIB

SUZUKI Lampaui Target Penjualan Selama GJAW 2024

6 December 2024 - 21:27 WIB

Epson EpiqVision Mini Projector Series Diluncurkan Portabilitas dan Kualitas Tanpa Kompromi

6 December 2024 - 19:40 WIB

Telkomsel Terus Hadirkan Jaringan Berkualitas dan Layanan terdepan di Provinsi Aceh

6 December 2024 - 17:37 WIB

New Honda PCX160 Semakin Berkelas dengan Kecanggihan Menyeluruh

6 December 2024 - 17:18 WIB

Tingkatkan Manajemen Mutu, 40 Pegawai PT PEMA Ikuti Training ISO 9001

6 December 2024 - 10:22 WIB

Trending di EKBIS