MANILA – Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr memastikan bersikap independen dalam menjalankan politik luar negeri.
Ditegaskannya, ia bakal menolak campur tangan atau intervensi asing dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikannya dalam postingan Facebook-nya, Kamis (26/5), usai dideklarasikan sebagai pemenang pemilu presiden 9 Mei 2022 oleh Parlemen, Rabu (25/5). Marcos Jr akan mulai menjabat pada 30 Juni 2022.
Putra mendiang diktator Ferdinand Marcos ini juga berucap untuk mempertahankan wilayah berdaulat dan melawan setiap gangguan China di Laut China Selatan (LCS). Ia menekankan tetap berpegang pada putusan Pengadilan Arbitrase Internasional 2016 yang memperjelas hak kedaulatan Filipina.
“Tidak ada ruang gerak di sana. Kedaulatan kami suci. Kami tidak akan berkompromi dengan cara apa pun,” tegas Marcos Jr dikutip Reuters, kemarin.
“Kami adalah negara berdaulat. Kami tidak perlu didikte bagaimana menjalankan negara kami,” ujar politisi yang akrab disapa Bongbong ini.
Dia menambahkan, pemerintahannya tidak akan memberikan kesempatan bernegosiasi untuk masalah kedaulatan. Dia juga menyebut tidak akan membiarkan garis pantai negara kepulauan itu atau zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dilanggar.
“Kedaulatan kami jelas, tidak bisa diganggu gugat,” tegasnya.
Penerus Dinasti Marcos itu sebelumnya diperkirakan akan condong ke China. Pekan lalu, Marcos berjanji untuk meningkatkan dan memperluas hubungan mereka ke tingkat yang baru selama percakapan telepon dengan Presiden China Xi Jinping.
Namun, sikap pro China dapat memperumit hubungan dekat dengan sekutu bersejarah, Amerika Serikat. Washington dinilai merupakan sumber utama pertahanan dan dukungan diplomatik.
Namun demikian, Bongbong mengatakan, pemerintahannya akan memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Dan mengakui kemitraan internasional adalah kunci untuk kawasan yang stabil.
“Tidak hanya secara ekonomi tetapi secara geopolitik. Ketika kita keluar dari pandemi dan krisis, kita harus membentuk aliansi dan kemitraan,” katanya.
“Tidak ada negara yang bisa mengubah situasi geopolitiknya sendiri. Kemitraan akan menjaga stabilitas,” tuturnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan, posisi Beijing terhadap keputusan internasional tidak berubah.
“China bersedia melanjutkan komunikasi dan dialog dengan Filipina untuk menangani perbedaan secara tepat, dan bersama-sama menegakkan perdamaian dan stabilitas kawasan Laut China Selatan,” respons Wang.
Untuk diketahui, China mengklaim hampir semua kawasan LCS bagian wilayah China. Klaim itu tumpang tindih dengan klaim-klaim Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Beijing mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, yang menyatakan bahwa klaim historis China, tidak berdasar.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya selama ini memupuk hubungan yang lebih hangat dengan China, dengan mengesampingkan putusan pengadilan tersebut. Hal itu disinyalir tidak gratis. Namun dengan imbalan perdagangan dan investasi, yang menurut para kritikus, hingga kini belum terwujud.
Sumber : Rakyat Merdeka
