Akademisi Bireuen : Penerima BLT BBM Harus Tepat Sasaran

Kepala Biro Umum dan Aset di Universitas Almuslim (Umuslim), Hakim Muttaqim M Ec Dev,

HARIANRAKYATACEH.COM | BIREUEN – Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya untuk menyikapi persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu program dari pemerintah pusat yaitu, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM, yang merupakan bantuan sosial guna menekan dampak kenaikan harga minyak. BLT BBM ini diberikan kepada 20,65 juta penerima di seluruh Indonesia.

Menyikapi persoalan tersebut, Akademisi Bireuen yang juga selaku Kepala Biro Umum dan Aset di Universitas Almuslim (Umuslim), Hakim Muttaqim M Ec Dev, turut memberikan pandangan dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bireuen.

Ia menilai, penerima BLT BBM di Provinsi Aceh, khususnya di Bireuen belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Seharusnya program pemerintah pusat ini, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengupdate dan mendata kembali secara valid, siapa saja penerima BLT BBM yang layak menerimanya,” sebut akademisi muda Bireuen ini.

Ia juga menyebutkan, beberapa dampak penyesuaian BBM kepada masyarakat Bireuen yaitu, terjadinya inflasi 6% atau kenaikan harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat berkurang, kenaikan suku bunga, kenaikan tarif angkutan darat 5% -15 % , dan harga rantai pasokan pengiriman barang dari Medan naik.

Selain meminta melakukan pendataan ulang terhadap penerima BLT BBM, Hakim Muttaqim juga merekomendasikan beberapa point kepada Pemerintah Bireuen dalam menyesuaikan dampak kenaikan harga BBM, diantaranya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup hemat terhadap penggunaan BBM.

Kemudian, mengoptimalkan UMKM/BUMG yang telah ada dan mempromosikan kepada masyarakat luas dengan pendampingan yang intens melibatkan akademisi, pengusaha dan pemuda.

Selanjutnya, pembentukan klasterisiasi dan digitalisasi UMKM dari setiap desa untuk memetakan produk unggulan masyarakat Bireuen yakni perabot, kuliner, dan garam. Meningkatkan peran aparat keamanan dalam pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap segala bentuk yang melanggar dalam pemanfaatan BBM.

“Pemerintah juga perlu melakukan refocusing anggaran dari program yang tidak efektif ke program peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga
perlu melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur agar digunakan sebagai lahan pertanian dan peternakan produktif, dalam rangka mengantisipasi ketergantungan terhadap permintaan barang dan jadi dari Provinsi Sumatera Utara,” sebut Akademisi Bireuen ini.

Ia juga mengatakan, Pemda Bireuen juga harus mengalokasikan anggaran dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan penguatan ekonomi rakyat di sektor UMKM, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

“Pj Bupati harus mengarahkan pelaksanaan bimtek yang mengacu kepada penguatan UMKM dan dilaksanakan harus di dalam kabupaten Bireuen sesuai dengan Kemendesa PDT 97 Tahun 2022, tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah, yang memperbolehkan ADD dimanfaatkan sebesar 20-30 % untuk dana Bansos Desa pengendalian inflasi,” pungkas Hakim Muttaqim. (akh)