RAKYATACEH | LHOKSUKON – Sejumlah kecamatan di Aceh Utara menjadi sasaran empuk genangan banjir saban tahun. Namun, sejauh ini belum ada upaya kongkrit dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang menyebabkan ribuan rumah warga terendam, hingga membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, hancurnya infrastruktur, lahan pertanian, tambak, harta benda masyarakat dan lainnya.
Berdasarkan data jumlah kecamatan yang terendam banjir dari BPBD Aceh Utara, sejak Selasa (4/10) hingga sekarang mencapai 18 kecamatan. Seperti Kecamatan
Pirak Timu,Matangkuli,Cot Girek, Lhoksukon, Tanah Luas, Samudera, Nisam, Paya Bakong, Muara Batu, Geureudong Pase, Langkahan, Dewantara, Sawang, Banda Baro, Kuta Makmur, Baktiya Barat, Meurah Mulia dan Kecamatan Syamtalira Aron.
Bahkan, tingkat kepercayaan masyarakat korban banjir kepada pemerintah juga sangat diragukan, karena belum mampu mengatasi persoalan banjir yang terjadi beberapa kali dalam setahun.
Hal itu akibat tidak terealisasinya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Menyikapi hal tersebut, Tgk. Mawardi, SE, Anggota DPRA dan Ketua WA Grup The Light From Pase Ir. Muhammad Hatta, SST. MT memfasilitasi pertemuan dengan lintas tokoh masyarakat tentang “Solusi dan Tahapan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara”di Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti Aceh Utara, Senin malam (10/10).
Ir. Muhammad Hatta, SST. MT sebagai moderator pertemuan menyampaikan, pertemuan yang dilaksanakan malam ini untuk saling memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk penanganan banjir di Aceh Utara.
“Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dan bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara,”ungkap Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lhokseumawe ini.
Tgk. Mawardi, SE akrab disapa Tgk. Adek dalam paparannya menyebutkan, penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
“Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami semua anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan Para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara. Ketika itu hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Setdakab Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kalaksa BPBD Aceh Utara dan Pak Hatta yang mewakili tokoh masyarakat di Ruang Aula Sebaguna Kantor Gubernur Aceh,” terangnya.
Tgk. Adek melanjutkan, ini butuh ikhtiar kita bersama supaya banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara Tgk. Arafat Ali dalam kesempatan itu mengatakan, banjir yang menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan secara permanen dan dukungan semua pihak supaya penanggulangan banjir bisa teratasi.
“Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun anggota DPRA” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Anggota DPRA Dapil V Ridwan Yunus, SH menyampaikan, bencana banjir dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.
“Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara,” imbuhnya
Sementara itu H. Abubakar yang lebih kenal dengan Abu Len (Ketua KPA Wilayah Pase) mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Semuanya harus berpikir untuk menangani banjir di Aceh Utara.
“Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya,” harapnya.
Kepala Bappeda Aceh Utara M. Nasir, S.Sos. M.Si menyebutkan, kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak adalah Provinsi dan bukan kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
“Menurut BPBA bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara,” terangnya.
Sementara itu, Edi Anwar, ST Kepala Dinas PUPR Aceh Utara menyampaikan jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Disamping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc mengatakan Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk atasi banjir di Aceh Utara.
“Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai. Setelah itu diketahui, kita bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara,” pungkasnya, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Selasa (11/10).
Diakhir pertemuan tersebut disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPRK Aceh Utara dengan bunyinya. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mungkin menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA dan Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan Banjir di Lhoksukon dan sekitarnya.
Turut hadir Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Aceh Utara diantaranya: Shaifuddin Fuady, S.Ag. MA, Teuku Hidayatuddin, SE, Teuku Asmoni Alwi, SE, Fachrurriza, S.IP, Vicky Maldini, SE. MSM, Tgk. Hafiz Almansuri, H. Ibnu Sakdan, Muhammad Mizlan Nuzuly, MAP, Iptu Faisal, SH, M. Jafar Kabid Pengairan PUPR Aceh Utars, Tgk. Juned, Umar Adam, Tgk. Murhaban, SH dan yang lainnya.(arm/ra)
BANJIR -Kondisi banjir yang merendam ibukota Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon dan saat ini sebagian gampong masih terendam banjir. FOR RAKYAT ACEH. sasaran empuk genangan banjir saban tahun. Namun, sejauh ini belum ada upaya kongkrit dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang menyebabkan ribuan rumah warga terendam, hingga membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, hancurnya infrastruktur, lahan pertanian, tambak, harta benda masyarakat dan lainnya.
Berdasarkan data jumlah kecamatan yang terendam banjir dari BPBD Aceh Utara, sejak Selasa (4/10) hingga sekarang mencapai 18 kecamatan. Seperti Kecamatan
Pirak Timu,Matangkuli,Cot Girek, Lhoksukon, Tanah Luas, Samudera, Nisam, Paya Bakong, Muara Batu, Geureudong Pase, Langkahan, Dewantara, Sawang, Banda Baro, Kuta Makmur, Baktiya Barat, Meurah Mulia dan Kecamatan Syamtalira Aron.
Bahkan, tingkat kepercayaan masyarakat korban banjir kepada pemerintah juga sangat diragukan, karena belum mampu mengatasi persoalan banjir yang terjadi beberapa kali dalam setahun.
Hal itu akibat tidak terealisasinya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Menyikapi hal tersebut, Tgk. Mawardi, SE, Anggota DPRA dan Ketua WA Grup The Light From Pase Ir. Muhammad Hatta, SST. MT memfasilitasi pertemuan dengan lintas tokoh masyarakat tentang “Solusi dan Tahapan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara”di Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti Aceh Utara, Senin malam (10/10).
Ir. Muhammad Hatta, SST. MT sebagai moderator pertemuan menyampaikan, pertemuan yang dilaksanakan malam ini untuk saling memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk penanganan banjir di Aceh Utara.
“Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dan bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara,”ungkap Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lhokseumawe ini.
Tgk. Mawardi, SE akrab disapa Tgk. Adek dalam paparannya menyebutkan, penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
“Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami semua anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan Para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara. Ketika itu hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Setdakab Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kalaksa BPBD Aceh Utara dan Pak Hatta yang mewakili tokoh masyarakat di Ruang Aula Sebaguna Kantor Gubernur Aceh,” terangnya.
Tgk. Adek melanjutkan, ini butuh ikhtiar kita bersama supaya banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara Tgk. Arafat Ali dalam kesempatan itu mengatakan, banjir yang menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan secara permanen dan dukungan semua pihak supaya penanggulangan banjir bisa teratasi.
“Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun anggota DPRA” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Anggota DPRA Dapil V Ridwan Yunus, SH menyampaikan, bencana banjir dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.
“Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara,” imbuhnya
Sementara itu H. Abubakar yang lebih kenal dengan Abu Len (Ketua KPA Wilayah Pase) mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Semuanya harus berpikir untuk menangani banjir di Aceh Utara.
“Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya,” harapnya.
Kepala Bappeda Aceh Utara M. Nasir, S.Sos. M.Si menyebutkan, kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak adalah Provinsi dan bukan kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
“Menurut BPBA bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara,” terangnya.
Sementara itu, Edi Anwar, ST Kepala Dinas PUPR Aceh Utara menyampaikan jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Disamping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc mengatakan Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk atasi banjir di Aceh Utara.
“Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai. Setelah itu diketahui, kita bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara,” pungkasnya, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Selasa (11/10).
Diakhir pertemuan tersebut disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPRK Aceh Utara dengan bunyinya. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mungkin menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA dan Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan Banjir di Lhoksukon dan sekitarnya.
Turut hadir Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Aceh Utara diantaranya: Shaifuddin Fuady, S.Ag. MA, Teuku Hidayatuddin, SE, Teuku Asmoni Alwi, SE, Fachrurriza, S.IP, Vicky Maldini, SE. MSM, Tgk. Hafiz Almansuri, H. Ibnu Sakdan, Muhammad Mizlan Nuzuly, MAP, Iptu Faisal, SH, M. Jafar Kabid Pengairan PUPR Aceh Utars, Tgk. Juned, Umar Adam, Tgk. Murhaban, SH dan yang lainnya.(arm/ra)
