Kasus Korupsi Jembatan Gigieng Mantan Kadis PUPR Divonis Bebas

Jembatan Gigieng di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie menuai tindakan pidana korupsi. Dhian Anna Asmara/rakyat aceh

RAKYATACEH | SIGLI – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh, Fajri, dalam persidangan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Kuala Gigieng.

“Maka dengan ini kami nyatakan terdakwa Fajri (Pengguna Anggaran) tidak terbukti secara sah melanggar dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim di ruangan sidang Pengadilan Tipikor, Kamis (3/11).

Lanjutnya, kemudian membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan terdakwa segera di bebaskan dari tahanan kota serta memulihkan hak, harkat serta martabatnya.
Sementara tiga terdakwa lainnya divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor, masing masing 4,5 tahun penjara. Ketiganya, adalah Kurniawan, Jhonneri dan Ramli Mahmud.

Kurniawan divonis dalam kapasitasnya sebagai PPTK Dinas PUPR Aceh. Selanjutnya, Jhoneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Ramli Mahmud sebagai Pengawas Proyek.

Sedangkan satu terdakwa lainnya, yakni Saifuddin di vonis oleh Majelus Hakim Tipikor, dengan hukuman 6,5 tahun penjara. Dalam hal ini, Saifuddin merupakan Wakil Direktur CV Pilar Jaya.

Ketua Majelis Hakim Tipikor, M Jamil didampingi Zulfikar dan Elfama Zein masing-masing sebagai hakim anggota menyatakan ke empat terdakwa itu terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum.

“Mereka harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair,” sebut Ketua Majelis Hakim.

Selain itu hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebanyak Rp 200 juta dan Subsider 3 bulan kurungan untuk masing masing terdakwa, yaitu Kurniawan, Jhoneri, dan Ramli.
Sementara untuk Saifuddin, selain dihukum penjara, juga didenda sebesar Rp 300 juta. Selain itu, dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar.

“Jika tidak dibayar paling lama satu bulan setelah Inkrah (vonis ini) maka harta benda dari terpidana dilelang untuk menutupinya, dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi maka dipidana penjara tambahan selama 3,5 tahun,” kata majelis hakim.

Selanjutnya hakim menetapkan terdakwa-terdakwa untuk ditahan dengan ketentuan dikurangi masa tahanan yang telah dijalaninya.

Vonis tersebut juga lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa 5,5 tahun dan denda Rp 300 juta, terkecuali untuk Saifuddin yang dituntut 8,5 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ivan Pohan, menilai semua terdakwa termasuk Fajri telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian pada tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga memerintah terdakwa membayar denda senilai Rp 300 juta untuk Jhoneri, Ramli dan Kurniawan sementara Fajri dan Saifuddin Rp 500 juta.

JPU Ivan menyebutkan, pihaknya menyatakan sikap pikir-pikir serta akan mengkoordinasikan putusan terdakwa Fajri kepada atasan secara berjenjang
“Sudah kita dengar, namun jaksa memiliki sikap dan butuh waktu, kami nyatakan sikap pikir-pikir terhadapat putusan tersebut,” kata Ivan.

Sementara itu saat ditanya apakah akan melakukan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Pidie Ivan Pohan mengatakan, ia akan pikir-pikir terlebih dahulu.

“Kami mempunyai waktu 14 hari dari vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor, dan kami akan konsultasi denfan pimpinan terlebih dahulu, begitu juga dengan putusan terhadao saudara Fajri,” sebut JPU. (ana/min)