Dugaan Korupsi, Mantan Kepala Desa Ditahan

Jaksa membawa JHD Mantan Kepala Desa, Istiqomah, Darul Hasanah Aceh Tenggara masuk ke mobil tahanan, untuk dilakukan penahanan, Selasa (8/11). Nauval/Rakyat Aceh

RAKYATACEH | KUTACANE – Dugaan korupsi anggaran dana desa tahun 2018 – 2019, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, menahan mantan Kepala Desa Istiqomah, Darul Hasanah, Senin (7/11).

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Syaifullah, didampingi Kepala Sesi Pidana Umum (Kasi Pidsus) Dedet Darmadi, dalam konferensi persnya mengatakan, pelaku diketahui HJD (39) merupakan mantan kepala desa periode 2014 – 2019 lalu.

“Penahanan tersangka setelah kita periksa sebanyak 13 saksi terdiri dari masyakat dan pihak terkait, begitu juga satu saksi ahli,” kata Kajari Aceh Tenggara Syaifullah.

Dikatakan, pada tahun 2018 Desa Istiqomah mendatap kucuran Dana Desa sebesar Rp 809.900.000. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kendati ada kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Begitu juga peruntukan anggaran dana desa tahun 2019 sebesar Rp 889.008.000. Pelaksanaan tidak sesuai peruntukannya,” jelas Kajari Lagi.

Penyidikan kasus ini pihak kejaksaan menemukan kerugian negara sebesar Rp 334.999.000. Bahkan bilangam tersebut diperkirakan akan bertambah sejalan dengan penyilidakan lebih lanjut dilakukan aparat penegak hukum.

“Kerugian negara diemukan sifatnya masih sementara, kemungkinan akan bertambah. Adapun audit kerugian negara ini nantinya akan dilakukan tim aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara,” jelasnya lagi.

Dikatakan kerugian negara sementara itu ditemukan pada empat item pengerjaan kegiatan, sperti pada pengadaan tanah, pengadaan hewan ternak jenis kambing, pengadaan atau pembangunan jamban, begitu juga pada pengadaan sarana atau prasana olah raga.

“Pelaku telah melakukan perbuatan tindakan tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,”

“Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor),” katanya lagi.

Penahan tersangka dilakukan di Lapas Klass II B Kutacane, sesuai amanah undang undang pasal 21 ayat 1 KUHP. Hal ini agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran akan melarikan diri.

Kofrensi Pers berlangsung di Aula Kejaksaan juga dihadiri sejumlah kasi seperti, kasi Intel Saiful Bahri Lembong, Kasi Barang Bukti Rifo Rajtuah. (val/min).