Simeulue Tagih Pemerintah Aceh Bahas Migas 

Pj Bupati Simeulue, Ahmadlyah. (Ahmadi)

RAKYAT ACEH | SIMEULUE – Pemerintah Kabupaten Simeulue, menagih pihak Pemerintah Provinsi Aceh untuk duduk bersama, membahas persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas) di perairan laut lepas pantai pesisir pantai Barat Selatan, Provinsi Aceh.

Hal itu dijelaskan Ahmadlyah, Pj Bupati Simeulue, yang ditemui Harian Rakyat Aceh, diruang kerjanya, Senin, 21 November 2022.

Saat ini kita menunggu kapan ada waktu Pemerintah Aceh, untuk kita audiensi membahas persoalan pengelolaan SDA migas di perairan laut lepas pantai pesisir pantai Barat Selatan, Provinsi Aceh, yang telah ada pemenang tendernya,” katanya. 

Tagih Pemerintah Aceh untuk pembahasan migas yang dimenangkan oleh Conrad Asia Energy Ltd, menangkan dua blok kaya migas di lepas pantai Aceh Conrad Asia Energy Ltd, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang di dua blok migas di Offshore North West Aceh (Meulaboh) dan Offshore South West Aceh (Singkil), yang berada di pesisir pantai Barat Selatan, hingga menjangkau perairan laut Simeulue. 

Menurut, Pj Bupati Simeulue, pihaknya telah mengirim surat kepada Pemerintah Aceh, yang ditujukan langsung kepada dinas ESDM Aceh, Nomor : 500/29 4 L/2022, tanggal 21 November 2022.

“Ini sebaiknya lebih cepat ditanggapi lebih baik, sehingga polemik ini tidak menjadi bola liar, yang dapat membangkitkan kekecewaan masyarakat Kabupaten Simeulue, yang selama ini mengetahui cadangan migas terbesar itu ada di perut bumi perairan laut Simeulue,” imbuh Ahmadlyah. 

Sebelumnya Kabupaten Simeulue, tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam tahapan perencanaan hingga penetapan pemenang tender pengelolaan SDA migas di perairan laut lepas pantai pesisir pantai Barat Selatan, Provinsi Aceh. 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta Pemerintah Kabupaten Simeulue, dengan kompak menilai Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemrintah Pusat, tidak adil.

“Kabupaten Simeulue tidak dilibatkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan Migas itu, hingga ada pemenang tender. Ini telah menimbulkan kekecewaan dari seluruh masyarakat, lembaga dewan dan pemerintah daerah, maka dengan kompak kita menilai Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sangat tidak adil”, kata Irwan Suharmi, Ketua DPRK Simeulue, beberapa waktu lalu. (ahi)