Menggiurkan jadi Agen Tanah untuk Kepentingan WNA

Pantai Pulau Pinang, merupakan salah satu objek pariwisata Bahari yang potensial di Kabupaten Simeulue, Jumat, 02 Desember 2022. (Ahmadi)

RAKYAT ACEH | SIMEULUE – “Menggiurkan hadiah agen tanah untuk kepentingan oknum WNA, yang memanfaatkan nama pihak ketiga, yang tercatat sebagai WNI. Tidak main-main loh hadiahnya satu unit mobil,”, kata Sabu Nasir, Kaban Kesbangpol Kabupaten Simeulue, saat menjadi pemateri pengawasam Pemilu serentak dengan peserta Pemilu dan media, Jumat, 02 Desember 2022.

Kaban Kesbangapol Kabupaten Simeulue itu menyinggung dan menilai telah mengkhawatirkan maraknya transaksi jual beli bidang tanah, khususnya pada titik-titik lokasi garis pantai pulau Simeulue, yang potensial tersedia Sumber Daya Alam objek pariwisata Bahari, sehingga menjadi lirikan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Sabu Nasir, yang menerima informasi dan laporan, oknum WNA itu biasanya untuk memuluskan penguasaan dan pengelolaan target bidang tanah yang potensial itu, dengan modus memanfaatkan nama pihak ketiga yakni WNI sebagai pembeli bidang tanah, disebabkan dalam aturan WNA tidak dibenarkan membeli bidang tanah sebagai hak milik.

Sehingga dianggap nyaman dari jeratan aturan dengan modus atas nama pihak ketiga sebagai kepemilikan bidang tanah itu dan bukan lagi rahasia umum oknum WNA tanpa ragu mengelola menjadi bisnis sektor pariwisata bahari maupun usaha lainnya, hal ini juga diminta untuk waspadai keberadaan oknum WNA menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang.

“Menjelang Pemilu serentak ini, perlu dan penting pengawasan untuk WNA yang ada di Simeulue, karena disini ada usaha mereka atas nama WNI. Kita juga berupaya sosialisasi kepada masyarakat, jangan jual tanah untuk kepentingan orang asing, kecuali dengan cara sewa menyewa,” tegasnya, sambil menyebutkan salah satu desa yang ada di Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue.

Semakin maraknya penguasaan dan pengelolaan tanah oleh oknum WNA dengan modus memanfaatkan nama kepemilikan WNI itu juga menjadi perhatian warga lainnya, yang menganggap bukan lagi rahasia umum, di diminta pihak pemerintah untuk secepatnya melakukan proteksi dini, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari.

“Ini bukan rahasia umum lagi, pemerintah dan perangkatnya lebih cepat lebih baik melakukan proteksi dini, sehingga nantinya tidak menimbulkan penyesalan dan saling menyalahkan di kemudian hari,” kata Herman Hidayat SH, warga Kecamatan Teupah Barat.

Untuk persoalan kepemilikan bidang tanah, selain Badan Pertanahan Nasional  (BPN), yang dihubungi Harian Rakyat Aceh, yakni Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue, yang dihubungi via telepon seluler dan via pesan pendek (WA), namun belum mendapat tanggapan dari Isal Amri selaku Kadis Pertananan setempat. (ahi)

Pantai Pulau Pinang, merupakan salah satu objek pariwisata Bahari yang potensial di Kabupaten Simeulue, Jumat, 2 Desember 2022. (Ahmadi)