Pj Bupati Simeulue: Alhamdulillah, Kebun Kelapa Sawit PDKS Resmi di Sita Eksekusi 

Proses pelaksanaan sita eksekusi areal kebun kelapa sawit PDKS, yang ditandai dengan pemasangan pamplet pemberitahuan oleh Pengadilan Negeri Sinabang. Selasa, 06 Desember 2022. (Ahmadi)

RAKYAT ACEH | SIMEULUE – Setelah melalui proses hukum sejak Agustus 2020 silam di meja hijau antara Pemkab Simeulue (penggugat) versus PT Kasama Ganda (tergugat), kini resmi kebun kelapa sawit PDKS seluas sekitar 5.000 hektar yang berlokasi di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Selatan di sita dan di eksekusi, menjadi hak milik daerah Simeulue, Selasa, 06 Desember 2022.

Sita dan eksekusi itu berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 2/Pdt.G/2020/Pn Snb jo. Nomor 88/Pdt/2021/PT BNA jo. Nomor 1075/K/Pdt/2022, berlangsung lancar tanpa kendala, yang dilaksanakan oleh PN Sinabang, Panitera PN, Juru Sita PN, kuasa hukum Pemda Simeulue, unsur TNI Polri, Polisi Militer, Satpol PP WH serta Kades.

Digelarnya sita eksekusi kebun kelapa sawit, yang dikelolah pihak tergugat (PT Kasama Ganda) tidak hadir saat pelaksanaan sita dan eksekusi, yang dimenangkan oleh pihak penggugat (Pemda Simeulue) itu, juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1075 K/ Pdt./2022, hal itu disampaikan Ahmadlyah, Pj Bupati Simeulue, yang ditemui Harian Rakyat Aceh.

“Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan sita eksekusi kebun kelapa sawit PDKS, di dua lokasi yakni di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan. Ini setelah inkrahnya putusan dari Mahkamah Agung, ini artinya keputusan tertinggi itu adalah Mahkamah Agung dan kemudian dilanjutkan pelaksanaan sita eksekusi oleh PN Sinabang,” kata Pj Bupati Simeulue.

Pj Bupati Simeulue menambahkan, dengan keputusan dan sita eksekusi yang berkekuatan hukum itu, semua pihak harus menghormati putusan hukum dan diketahui kebun kelapa sawit dengan kondisi saat ini sangat kritis setelah dikelolah pihak ketiga yakni PT Kasama Ganda serta kedepannya akan kembali di kaji dan evaluasi pemberlakuan kebun sawit yang sekarang itu.

“Kita berharap langkah penanganan kebun kelapa sawit itu kedepannya, akan kita kaji upaya menyelamatkan atau membangkitkan kembali, sebab dengan kondisi saat ini telah kritis kebun kelapa sawit PDKS itu serta selaku pimpinan daerah, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dan terlibat, hingga pelaksanaan sita eksekusi,” imbuh Ahmadlyah.

Telah resmi di laksanakan proses ketetapan hukum oleh PN Sinabang, pelaksanaan dan di eksekusi kebun kelapa sawit PDKS itu, Harian Rakyat Aceh yang menghubungi untuk meminta tanggapan dari Irwan Suharmi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, via telepon untuk konfirmasi, namun belum mendapat jawaban, meskipun telepon yang bersangkutan aktif.

Diketahui sebelumnya KSO kebun kelapa sawit antara Pemkab Simeulue dan PT Kasama Ganda itu,  sejak tahun 2012 lalu hingga 2032 mendatang, namun semakin buruk dan kritis setelah beralih pengelolaan serta penguasaan kebun kelapa sawit di dua lokasi Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Selatan.

Kebun kelapa sawit PDKS milik Pemkab Simeulue seluas 5.000 hektar, diperkirakan telah menghabiskan lebih dari Rp 200 miliar, dengan sumber anggaran dari dana daerah, yang mulai dibuka serta dioperasikan sejak masa pemerintahan dua proide Bupati Darmili, priode Bupati Riswan NS, priode Bupati Erli Hasyim hingga priode Pj Bupati Ahmadlyah. (ahi)