Sektor Pertanian Skala Prioritas Atasi Kemiskinan

RAKYAT ACEH I BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat masih terjadinya peningkatan kemiskinan di Aceh menjadi 818.470 orang, atau adanya penambahan sekitar sebanyak 11,7 ribu orang hasil. Peningkatan menjadi 14,75 persen (per September 2022) dari 14,64 persen (per Maret 2022).

“Ini bukan angka yang sedikit dan dianggap enteng serta ringan. Sehingga Aceh tetap miskin se Sumatera dan masih diperlukan strategi yang efektif dan efisien terhadap upaya pengentasan kemiskinan Aceh,” ujar Pengamat Ekonomi dan Keamanan Aceh Dr Taufiq A Rahim, Senin (23/1/2023).

Dikatakan, dalam hal ini peningkatan kemiskinan sebanyak 6,57 persen lebih tersebut disebabkan untuk konsumsi makanan dan minuman sebagai kebutuhan pokok rakyat yang tidak mungkin dihindarkan, meskipun program ketahanan pangan yang tidak efektif dibagikan kepada rakyat, bahkan pembagian program ketahanan pangan baik flora dan fauna, tidak sampai ke rumah langsung ditukar dengan uang di tempat pembagian dan atau di jalan.

“Jika ada yang sampai ke rumah tidak sampai satu minggu antara dua dan tiga hari kembali segera diuangkan, karena kualitas dan jaminan barang, hewan ataupun tumbuhan yang diberikan tidak dijamin bertahan hidup,” jelasnya.

Lanjut Dosen Unmuha Aceh ini, kemudian yang menarik adalah rokok, sehingga Aceh terima pajak dari rokok sebesar Rp 365 milyar, meskipun demikian keuntungan dari rokok yang dikonsumsi rakyat Aceh sepenuhnya untuk perusahaan rokok di luar Aceh, meskipun ada distributor di Aceh, namun semua keuntungan untuk perusahaan rokok dan jaringannya sampai ke pasar konsumen.

Juga petani tembakau juga sangat kecil di Aceh, itupun untuk konsumsi rokok tradisional atau rokok daun.

“Karena itu pula Pemerintah Aceh mesti serius menerapkan strategi peningkatan produksi pertanian dan sektor basis lainnya (perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman holtikultura dll) agar usaha mengatasi kemiskinan lebih mendekati kepada rakyat kecil (akar rumput), dalam lapangan usaha pertanian pangsa perekonomiannya sebesar 30,38 persen masih dominan dalam aktivitas makro ekonomi Aceh,” ungkapnya.

Lanjutnya, sektor pariwisata 21,77 persen, ini mesti didukung oleh aktivitas ekonomi kreatif, home industri, UMKM, sektor informal lainnya sebagai penyangga pariwisata, juga penginapan (hotel), restaurant dan kelompok usaha souvenir dll.

Untuk lapangan usaha sektor industri dan pengolahan pangsa perekonomian Aceh sebesar 4,64 persen, meskipun ini diharapkan mampu mampu meningkatkan pertumbuhan makro ekonomi Aceh, namun mesti dipikirkan bahwa risiko ekonomi dan politik bahwa keuntungan dengan sumber daya alam (resources) Aceh yang kaya dan berlimpah, tidak menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

“Dengan mengundang investor dari luar ataupun asing (Foreign Direct Investment/FDI), maka seluruh keuntungan dengan mengeksplorasi/eksploitasi sumber daya alam di Aceh semua dibawa keluar. Apalagi undang-undang Dasar negara RI menyatakan seluruh kekayaan alam milik negara, segala keputusan terhadap pengelolaan sumber daya alam berada pada tangan pemerintah pusat secara sentralistik,” bebernya lagi.

Untuk itu, sambungnya, maka Aceh terus menerus hanya sebagai lokasi pertambangan dengan sistem pajak 95 untuk pusat, ditambah keuntungan antara perusahaan pertambangan dan pengolahan lainnya, sehingga Aceh hanya menerima ampasnya serta musibah kerusakan lingkungan, banjir dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika strategi prioritas skala ekonomi ingin ditetapkan untuk mengatasi kemiskinan dan merubah profil kemiskinan Aceh, maka sektor basis (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan lain-lain) mesti menjadi skala prioritas membangun potensi perekonomian Aceh, kemudian sektor informal, UMKM, usaha kecil, industri rumah tangga (home industries) dan lain sebagainya yang pro-rakyat.

“Belanja Pemerintah Aceh, terhadap meningkatkan belanja modal untuk makro ekonomi rakyat menjadi skala prioritas, bukan memperbesar belanja pegawai dan biaya taktis operasionalAceh terlebih lagi biaya ekonomi dan politik. Juga tidak membebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, karena belanjanya jauh lebih kecil, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),” tutupnya. (rus).