RAKYAT ACEH | BLANGKEJEREN – Guna menyempurnakan ranwal (rancangan awal) RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah) Bappeda Gayo Lues mengelar konsultasi publik, yang dibuka oleh Pj Bupati Gayo Lues di Wakili Plt Sekda Gayo Lues Ir Bambang Waluyo.
Kegiatan diikuti oleh unsur Ketua dan anggota DPRK serta seluruh SKPK Gayo Lues, berlangsung di off room Setdakab, Selasa, 7 Februaru 2023.
Usai membuka kegiatan, Ir Bambang Waluyo berharap melalui konsultasi publik ini bisa terbentuknya dokumen perencanaan yang konprehensif sehingga dokumen ini akan menjadi perencanaan anggaran yang bisa diimplementasikan pada anggaran tahun 2024.
Tentunya semua yang diusung akan mencapai tujuan pembangunan yanng mewujudkan Gayo Lues yang sejahtera.
Menurutnya, ada beberapa agenda yang harus dimunculkan salah-satu berkait dengan upaya penurunan kemiskinan, kestabilan inflansi, termasuk penurunan angka stunting dan pertumbuhan ekonomi.
Semua pekerjaan bersama yang harus diintegrasikan sehingga kedepannya Gayo Lues akan lebih bagus lagi.
Ketua Bappeda Gayo Lues, H Jata SE menyebutkan, konsultasi publik bertujuan untuk menyerap aspirasi dari stakeholder diantaranya dari unsur Ketua DPRK dan anggota.
Aspisarsi akan menjadi masukan bagi penyempurnaan ranwal RKPK tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrembang desa, kecamatan dan kabupaten.
Jata mengatakan Ranwal RKPK tahun 2024 dengan tema, peningkatan kapasitas, daya saing produk, produktifitas komoditi unggulan dan peningkatan layanan publik serta penyuksesan Pemilu.
Akan menjadi strategis pembangunan Gayo Lues kedepan. Pemerintah Gayo Lues harus mampu meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pendidikan dan pelayanan, mensukseskan pelaksanaan Pemilu.
Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melakukan promosi komoditi unggulan dan meningkatkan nilai tambah komoditi.
Sementara anggota DPRK Gayo Lues M Yusuf meminta agar ada rasional anggaran serta pemerintah bisa menjamin harga tetap stabil dan terjual apapun produk yang dikeluarkan oleh masyarakat.
Selain itu, M Yusuf, juga berharap agar pemerintah bisa menggali sumber baru PAD.
Selain masukan berbagai ususlan M Yusuf dan anggota DPRK yang lain.
Masukan juga disampaikan oleh beberapa SKPK terkait dengan pembangunan prioritas pada tahun 2024, semua mengarah pada pengentasan kemisikinan dan percepatan pembangunan. (yud)
