Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

NANGGROE BARAT · 5 Feb 2024 12:27 WIB ·

Polres Aceh Barat Warning Kepala Desa Bermasalah di Daerahnya 


 Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Iptu Fachmi Suciandy Perbesar

Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Iptu Fachmi Suciandy

RAKYATACEH I MEULABOH – Kepolisian Resort Aceh Barat menghimbau kepala desa yang sangkut masalah Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dana desa Tahun 2023 di Aceh Barat, harus bertanggungjawab dan menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat setempat.

 

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana, melalui Kasat Reskrim Iptu Fachmi Suciandy, Meulaboh, Sabtu (3/2/2024), mengaku telah memperhatikan kondisi paling hangat di wilayah hukumnya, yakni hasil LHP dana desa Tahun 2023 banyak ditemukan kepala desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana gampongnya.

 

“Petunjuk tegas dari pimpinan (Kapolres), kami harus himbau tegas kepada kepala desa yang bermasalah wajib penuhi rekomendasi Inspektorat agar pengelolaan dana desa di Aceh Barat dapat kembali tertib dan sehat,” kata Fachmi.

 

Berdasarkan dari laporan LHP dana desa Tahun 2023, Fachmi menyebutkan dari 322 desa di Aceh Barat, mayoritas kepala desa bermasalah dalam pengelolaan dana gampongnya, seperti laporan fiktif dan juga pajak tidak disetor ke kas daerah dan negara.

 

Fachmi menyatakan kepala desa yang bermasalah harus segera memenuhi rekomendasi dari Inspektorat Aceh Barat agar pengelolaan dana gampong dapat dipertanggung jawabkan.

 

Melihat pengalaman ini, Fachmi meminta kepala desa kedepannya harus meminta pendampingan dari Polsek setempat, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini, sebelum terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

 

“Ini juga menjadi satu catatan penting agar kedepannya pihak kecamatan jangan sembarangan terbitkan rekomendasi jika tidak mengecek kelapangan dan melihat langsung kondisi kegiatannya,” ujar Fachmi.

 

Masih ada tenggang waktu pengawasan 60 hari atau dua bulan dari LHP diterbitkan, sehingga kepala desa yang sangkut masalah, disarankan segera menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desanya.(den)

Artikel ini telah dibaca 2,990 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

KIP Simeulue Rekomendasikan Tujuh TPS PSU

20 February 2024 - 18:14 WIB

Ketua Panwaslih Nagan Raya: Panwascam Tidak ada Mekanisme Pembatalan Rekomendasi PSU

20 February 2024 - 14:06 WIB

Belasan TPS di Simeulue di Rekomendasikan PSU

19 February 2024 - 19:37 WIB

Beredar Surat Panwascam Darul Makmur Batalkan Rekomendasi untuk PSU di TPS 03

19 February 2024 - 19:32 WIB

TPA Nurul Fata Gampong Guhang Peringati Isra Mi’raj

19 February 2024 - 06:24 WIB

Teuku Irfan TB Dipastikan Melennggang ke DPRK Aceh Jaya

16 February 2024 - 21:36 WIB

Trending di NANGGROE BARAT