Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 3 Apr 2024 00:23 WIB ·

BPJS Kesehatan Apresiasi Pemko Sabang Dalam Mendukung Program JKN


 BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengadakan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah, Pemerintah Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan DPRK dan Bantuan Iuran PBPU Kelas III di Kota Sabang pada Senin (1/4) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sabang. Perbesar

BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengadakan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah, Pemerintah Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan DPRK dan Bantuan Iuran PBPU Kelas III di Kota Sabang pada Senin (1/4) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sabang.

RAKYAT ACEH | SABANG – Untuk menjaga keakurasian data dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengadakan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah, Pemerintah Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan DPRK dan Bantuan Iuran PBPU Kelas III di Kota Sabang pada Senin (1/4) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sabang. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sabang dan unsur Satuan Perangkat Kerja Kota (SKPK) Sabang yang terdiri dari Kepala BPKD Kota Sabang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD Kota Sabang, dan Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sabang serta Perwakilan DPRK Sabang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar dalam paparan materinya mengatakan tujuan dari kegiatan rekonsiliasi ini salah satunya adalah untuk Memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan akurasi data dan pembayaran iuran jaminan kesehatan dan Menyepakati hasil perhitungan atas realisasi setoran iuran jaminan kesehatan segmen PNS Daerah, IW Pemda, Iuran Kepala Daerah, dan Pimpinan serta anggota DPRA yang telah dibayarkan ke kas negara dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

“Peran pemerintah dalam Program JKN-KIS salah satunya adalah Pembiayaan dalam bentuk Kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan Pemda, Subsidi Iuran PBPU Kelas III, Pembayaran kewajiban Pemda sebagai pemberi kerja bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara seperti PNS Daerah, P3K, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah dan Perangkat Desa,” ucap Neni.

Neni mengapresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Sabang atas kontribusinya dalam menginput Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Medis pada Aplikasi Rekonsiliasi Iuran pemda (ARIP) tepat waktu dan jumlah pada tahun 2023. Rata-rata pengumpulan pembayaran TPP sampai dengan bulan Desember 2023 dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang adalah sebesar 100%. Bisa dikatakan menurut Neni, dari 38 satuan kerja yang telah lengkap melakukan penginputan data TPP dan Jasa Medis 6 puskesmas serta 1 rumah sakit juga telah lengkap melakukan penginputan, oleh karena itu dirinya berharap dengan rutin melakukan penginputan tersebut akan didapati data dan iuran JKN yang akurat, tepat waktu serta tepat jumlah pembayarannya.

“Harapan kami kepada Pemerintah Kota Sabang menerbitkan Edaran Gubernur/Sekda untuk untuk tertib penggunaan aplikasi ARIP dalam perhitungan iuran JKN 1% dan 4% TPP/TPG/Jasa Medis Pemerintah Aceh. Dukungan lainnya yang diharapkan untuk memperkuat Program JKN yaitu Pemerintah Kota Sabang dapat mengusulkan APBK Tahun 2024 untuk anggaran Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian Optimalisasi anggaran Pajak Rokok untuk JKN, dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Khusus Kesehatan sebesar maksimal 25% untuk JKN sesuai surat kebutuhan anggaran Tahun 2024,” harap Neni.

Sementara itu, Sekda Kota Sabang, Andri Nourman memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan bagi PNS dengan tujuan agar para ASN tidak perlu khawatir memikirkan biaya pelayanan kesehatan dan tidak terkendalanya dalam mengakses layanan.

“Pemerintah Kota Sabang memastikan alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan bagi apara PNS dapat terpenuhi. Hal ini diharapkan agar para PNS dapat lebih sehat dan produktif dalam bekerja tanpa khawatir jika sakit harus memikirkan biaya pelayanan kesehatan baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke rumah sakit karena sudah terjamin jaminan kesehatan bagi PNS dan kelurganya,” kata Andri.

Pada kesempatan itu juga Andri menyampaikan jika koordinasi lintas sektor SKPK se Kota Sabang sangat dibutuhkan untuk Kelengkapan data gaji dan tunjangan yang di input pada Aplikasi ARIP guna keakurasian hasil rekonsiliasi iuran JKN.(rq)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Operasi Ketupat Seulawah 2024 Berhasil Turunkan Angka Kecelakaan

16 April 2024 - 17:56 WIB

Sekda Simeulue: 90 Persen Pegawai Sudah Aktif

16 April 2024 - 17:23 WIB

Operasi Ketupat Seulawah 2024 Berhasil Turunkan Angka Kecelakaan

16 April 2024 - 17:08 WIB

Serangan ke Israel Berlanjut, Kali Ini Giliran Hizbullah

16 April 2024 - 15:19 WIB

Pembangunan Tol Trans Sumatera Tol Sigli – Langsa Masuk Pengusahaan Tahap III

16 April 2024 - 14:37 WIB

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Perang Dunia III

14 April 2024 - 14:40 WIB

Trending di INTERNASIONAL