Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

METROPOLIS · 1 May 2024 15:58 WIB ·

BPOM Aceh Ingin Obat dan Makanan Bebas dari Bahan Berbahaya


 BPOM Aceh Ingin Obat dan Makanan Bebas dari Bahan Berbahaya Perbesar

BANDA ACEH I RAKYAT ACEH – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, di Banda Aceh menginginkan obat dan makanan aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya.

“Bahan berbahaya pada pangan ada kita temukan saat di bulan puasa,” ujar Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, Selasa(30/4/2024), pada Forum Konsultasi Publik.

Dikatakan, sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelengaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penting dilaksanakan untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik.

“Yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh,” ujarnya.

Kegiatan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” ungkapnya.

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

“Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan,” ujarnya.

Pelayanan yang diberikan harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Beberapa prinsip dalam pelayanan publik, antara lain Prinsip aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan) Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

Prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

Prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. (rus)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

UPTD RSAN Hadirkan Liga Panti Pertama di Indonesia

17 May 2024 - 20:57 WIB

Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USK Gelar Workshop Strategi Penulisan Thesis Bagi Mahasiswa

17 May 2024 - 20:01 WIB

Propam Polda Aceh Tingkatkan Sinergitas Bersama POM TNI Kodam IM

17 May 2024 - 19:14 WIB

Anggota Panwaslih di Aceh Diminta Segera Lakukan Penyesuaian Diri Sesuai Tahapan Pilkada

17 May 2024 - 19:09 WIB

Ditsamapta Polda Aceh Bagikan Sembako Dalam Rangka Berkah Harkitnas

17 May 2024 - 19:05 WIB

Dinsos Aceh dan BSI Perkuat Koordinasi Terkait Penyaluran Bansos

17 May 2024 - 15:33 WIB

Trending di METROPOLIS