Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 21 May 2024 14:13 WIB ·

Pj Bupati Aceh Utara Diminta Terapkan Qanun Muatan Lokal Sekolah


 FOTO- Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara, Tgk.Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag. Perbesar

FOTO- Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara, Tgk.Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag.

RAKYAT ACEH | ACEH UTARA- Dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa setiap satuan pendidikan itu dapat menambahkan Muatan Lokal (Mulok) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kearifan lokal atau karakteristik daerahnya.

Dari berbagai referensi, dapat diketahui Mulok merupakan program pendidikan yang disajikan dalam bentuk mata pelajaran di mana materi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, hingga kebutuhan suatu daerah.

Lebih kompleks dan menjurus, definisi muatan lokal juga termaktub dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Menindaklanjuti tentang Kurikulum Merdeka Belajar tersebut, Tgk.Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag, selaku Ketua Panitia Legislasi DPRK Aceh Utara, menyampaikan,
Pemerintahan Aceh Utara telah melahirkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Muatan Lokal Pada Kurikulum Sekolah.

Qanun itu sudah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara pada Kamis, 29 Desember 2022. Kemudian dilembar daerahkan pada tahun 2023.

“Ketika itu, Pemerintah Aceh Utara sudah komit untuk menerapkan pada seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara wajib memasukkan Bahasa Aceh sebagai muatan lokal. Selain itu, dalam muatan lokal pilihan juga dimasukkan pengajaran baca tulis Alquran yang meliputi pendidikan tauhid, fiqih, dan akhlak,”ucapnya.

Disamping itu, dalam Qanun Nomor 3 tahun 2023 tersebut, tentu juga diisi dengan materi-materi sejarah Aceh, Sejarah Kerajaan Islam Samudera Pasai, Sejarah Perdamaian Aceh (MoU), permainan/olahraga lokal, hingga seni dan budaya Aceh.

“Hal tersebut sudah kita diskusi melalui forum publik hearing dengan perwakilan segenap unsur tokoh di Aceh Utara. Ini materi muatan lokal, kita minta dimasukkan ke dalam qanun, demi merawat sejarah, agar generasi kita di Aceh Utara mengetahui khazanah sejarah yang terjadi di Aceh Utara khususnya dan Aceh pada umumnya,”kata Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara,Tgk.Nazaruddin, kepada Rakyat Aceh, Senin (20/5).

Ia menyebutkan, yang menjadi perhatian pihaknya saat ini sudah sejaumana tindak lanjut pemberlakuan Muatan Lokal pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.

Pada prinsipnya peraturan pelaksanaan dari suatu produk Qanun, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun tersebut diundangkan. “Sejauh yang kita ketahui, bahwa Qanun Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Muatan Lokal Kurikulum Sekolah telah diundangkan pada 16 Februari 2023 yang lalu,”terangnya.

Untuk itu, Tgk Nazar meminta kepada Pj Bupati Aceh Utara melalui Pj Sekretaris Daerah dan Dinas Pendidikan untuk komit mengaplikasikan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Pada dasarnya, masih banyak Qanun di Aceh Utara yang butuh tindak lanjut dengan lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) agar dapat diberlakukan pada tataran masyarakat.

Walaupun penerapan kurikulum merdeka paling lambat dimulai pada tahun ajaran 2026, tapi setiap satuan pendidikan di semua jenjang sudah dapat menerapkan sistem kurikulum merdeka nya sejak sekarang.

“Kita dapat ambil contoh di provinisi hingga kabupaten/kota yang ada di luar Aceh, khususnya di Pulau Jawa, hampir seluruhnya sudah memberlakukan muatan lokal dalam kurikulum sekolahnya. Bahasa Jawa, Seni, hingga sejarah serta budaya lokal di ajarkan terhadap peserta didik,”jelasnya.

Selain itu, diharapkan Pemerintah Aceh Utara, dapat segera menerapkan tentang penerapan muatan lokal khususnya Bahasa Aceh pada setiap satuan pendidikan. Apalagi, sumber daya pendidik di Aceh Utara, pasti terpenuhi dengan maksimalnya kinerja dari tim pengembang kurikulum itu sendiri.

“Kedepannya, kita ingin Aceh Utara harus menjadi barometer pendidikan dalam melahirkan generasi-generasi terbaik di Aceh,”pintanya. (arm/ard)

 

Artikel ini telah dibaca 101 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Haji Uma dan PPAM serta BP2MI Kembali Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Aceh dari Malaysia

18 June 2024 - 17:06 WIB

IKA Unimal Segera Gelar Mubes 

16 June 2024 - 14:17 WIB

Muhammad Nazar Sosok yang Ideal Memimpin Aceh 

15 June 2024 - 20:45 WIB

Kapendam IM Sampaikan Perkembangan Penanganan Kasus Meninggalnya Warga Aceh Timur

15 June 2024 - 19:45 WIB

Banda Aceh Masuk 3 Besar TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik

14 June 2024 - 22:20 WIB

Dirreskrimum Polda Aceh: Perlu Kerja Sama Semua Pihak dalam Memberantas Judi Online

14 June 2024 - 22:14 WIB

Trending di UTAMA