RAKYAT ACEH | Band Aceh – Prof Ahmad Humam Hamid mengatakan pemimpin Aceh ke depan harus bisa membangun komunikasi ke pusat.
“Saya pikir tidak banyak tugas salah satunya bangun komunikasi saja yang baik’, ujarnya dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) tema
Mencari Sosok Pemimpin Aceh yang Energik, Cerdas, dan Mengerti Akar Persoalan,
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bersama Forum Pemred (FP) juga hadir aktifis, BEM dan LSM di Hermes Hotel, Banda Aceh, Rabu (22/5).
Kenapa harus ke pusat? tanya Humam ? Karena memang penting selain kucuran dana juga kue pembangunan di pusat dapat terus diberikan ke daerah paling ujung sumatera ini.
Humam mengisahkan ada tiga sosok pemimpin Aceh pada awal kemerdekaan RI punya hubungan baik dengan pusat, yakni Ali Hasjmy, Muzakkir Walad dan Ibrahim Hasan bagaimana pengalaman mereka membangun komunikasi yang baik.
‘Pimpinan Aceh sebelumnya sangat santun dan tidak marah marah dalam bernegoisasi’, sehingga memunculkan ketegangan,’ ujarnya lagi.
Menurutnya tidak fair juga kalau terus menyalahkan pusat dan mengatakan Aceh dianaktirikan. Sebaliknya kita (Aceh) perlu koreksi dengan sikap yang perlu pengetahuan dan diplomasi yang cerdas oleh seorang pimpinan.
Pemimpin Aceh ke depan harus mampu menyelesaikan persoalan yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman,” kata Prof Mukhlis Yunus.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) itu berpendapat bahwa indikator yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada masa lalu tidak semua bisa dipraktikkan di masa sekarang.
Dalam kesempatan itu, Prof Mukhlis juga menyinggung soal sulitnya mencari pemimpin yang amanah di era sekarang ini.
“Banyak orang pintar bicara, tapi tidak amanah. Amanah semakin hari semakin berat, amanah perorangan masih bisa dicari, tapi amanah umat masih berat,” ujarnya.
Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum USK, Prof Husni Jalil mengungkapkan segelumit masalah yang dialami Aceh saat ini, salah satu tingginya angka kemiskinan.
Kondisi tersebut, kata Husni, juga semakin diperparah dengan berakhirnya dana otonomi khusus (Otsus) pada 2027 mendatang.
“PAD Aceh hanya 18 persen, sehingga Aceh masih bergatung pada pusat,” kata Husni.
Sejumlah masalah itu, kata Prof Husni, menandakan bahwa sosok pemimpin ke depan harus pekerja keras demi mensejahterakan rakyat.
“Pemimpin ke depan tidak boleh membayangkan duduk manis, tapi harus kerja keras untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Mengerti Akar Persoalan.”
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin didampingi Ketua Forum Pemred (FP) Aceh, Ir. H. Nurdin Syam kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan, kegiatan FGD intinya mencari sosok figur gubernur/wakil, bupati/wakil dan walikota/wakil menjelang pilkada 27 Nopember 2024.
Di Aceh, berbagai proses dan tahapan penjaringan oleh parpol terus dilakukan yang nantinya ditetapkan sebagai calon kemudian mereka persiapan mendaftar ke KIP.
Sementara undang-undang juga memberi ruang maju melalui jalur perseorangan/independen dengan syarat pengumpulan KTP.
Perkembangan saat ini di lapangan—atau pembicaraan di ranah publik—nama-nama yang muncul justru tokoh-tokoh yang sudah pernah sebelumnya kini maju lagi.
Namun sempat muncul penilaian bahwa nyaris seluruh partai nasional yang ada Aceh sepertinya tidak ada yang mengusulkan sebagai bakal calon gubernur. Hanya terlihat mereka pada posisi wakil.
“Parnas seperti krisis kader. apakah karena tidak percaya diri atau sudah bisa membaca sumbu politik ke depan dipegang oleh siapa sehingga mengambil posisi aman, meski rakyat mengharap langkah berbeda,” demikian Nasir Nurdin.
Nurdin Syam yang juga Pemred AcehHerald.com tersebut diharapkan muncul berbagai rekomendasi, misalnya tentang kriteria bakal calon, pendidikan, moral, kemampuan memetakan masalah dan action pada solusi. Juga kemampuan finansial (bukan sosok pencari kerja), mengerti Aceh dan akar persoalan yang dihadapi daerah ini, pro syariat, dan lainnya. (imj)
