Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

UTAMA · 28 May 2024 16:26 WIB ·

Kemenkeu Satu Aceh Turut Berperan Sukseskan Pembangunan dan PON Aceh-Sumut


 Kemenkeu Satu Aceh Turut Berperan Sukseskan Pembangunan dan PON Aceh-Sumut Perbesar

RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu I) Aceh menggelar rapat asset dan liabilities committee (ALCo) regional Aceh yang dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu I di Aceh yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pada rapat ALCo regional Aceh dilaporkan kinerja APBN regional Aceh sampai dengan 30 April 2024 dengan total pendapatan tercatat Rp1,97 triliun (30,33 persen) dan total belanja Rp15,17 triliun (30,93 persen) sehingga terjadi defisit regional Rp13,20 triliun.

Kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara yoy, yang ditopang oleh penerimaan pajak hingga 30 April 2024 sebesar Rp1,46 triliun, terealisasi 23,54 persen dari target APBN tahun 2024.

“Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran Wajib Pajak dari sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi serta PPN/PPnBM,” kata Kepala Perwakilan Kemenkeu I Aceh, Safuadi, Selasa, 28 Mei 2024.

Sementara itu, katanya, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp 97,15 miliar, terealisasi sebesar 51,17 persen dari target APBN tahun 2024. Penerimaan didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Cukai 275,87 persen (yoy) dan Bea Masuk 704,42 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara per 30 April 2024 mencapai Rp15,17 triliun, mengalami ekspansi 11,17 persen secara yoy.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara yoy didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai (pembayaran THR), mengingat bulan April terdapat momen Ramadan dan lebaran. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 31,75 persen diantaranya telah terealisasi Dana Otsus sebesar 30 persen.

Untuk APBD (konsolidasi), kata Safuadi, sampai dnegan 30 April 2024 pendapatan mencapai Rp6,78 triliun (17,17 persen), belanja senilai Rp5,35 triliun (13,16 persen) dan net pembiayaan daerah tercatat Rp934,01 miliar, sehingga akumulasi SiLPA Rp2,36 triliun.

“Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar Rp5,74 triliun (netto) atau 84,7 persen dari total pendapatan APBD,” katanya.

Untuk analisis tematik ALCo pada bulan ini adalah mengenai dampak perubahan iklim terhadap perekonomian. Sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengingat sektor ini menurut rilis PDRB terbaru dari BPS bersumbangsih 31,65 persen pada PDRB.

Sektor lain yang terdampak adalah konstruksi, cuaca ekstrem menghambat pembangunan infrastruktur. Dampak el nino sebaliknya membuat tangkapan ikan berlebih sehingga pasar kelebihan supply dan harga ikan anjlok.

Terhadap program strategis nasional (PSN) Bendungan dan Irigasi serta program prioritas nasional dukungan APBN terhadap Pekan Olahraga Nasional, Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh Sumut).

Selain itu, Kanwil DJPb akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh termasuk komunikasi high level dengan Pj. Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN bendungan, tol, daerah irigasi dan persiapan sarpras PON ke XXI tahun 2024.

Selain itu, Kanwil DJPB akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh termasuk komunikasi high level dengan Pj. Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN Bendungan, Tol, Daerah Irigasi dan persiapan sarpras PON ke XXI tahun 2024.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi dan proses bisnis, salah satunya melalui implementasi CoreTax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu bagian dari implementasi SIAP adalah Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga nantinya NIK akan menjadi NPWP format baru (16 Digit).

Realisasi hasil pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 30 April 2024 telah mencapai 1.085.211 Wajib Pajak Orang Pribadi (82,47 persen) dari 1.315.946 Wajib Pajak Orang Pribadi WNI yang terdaftar pada Kanwil DJP Aceh. Masih terdapat 230.735 Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Wajib Pajak dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dengan login ke situs www.pajak.go.id, kemudian masuk ke “Menu Profil” dan klik “Data Profil”, masukan 16 digit NIK sesuai KTP lalu klik tombol “Validasi” dan klik “Ubah Profil”. (ril/hra)

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Asik main judi online, dua warga Aceh Tengah diringkus polisi

23 June 2024 - 17:19 WIB

Polres Aceh Barat Patroli Malam Hari Cegah Pornografi dan Judi Daring

23 June 2024 - 14:48 WIB

Peluang Shin Tae-yong Latih Korea Selatan Menguat, Berikut Pernyataan Erick Thohir

23 June 2024 - 14:39 WIB

Kadisdik Tekankan Pesan Mulia Himne Aceh pada Pembukaan Rakor DAK Fisik SMA dan SLB

22 June 2024 - 14:13 WIB

7 Jemaah Haji Asal Provinsi Aceh Meninggal Dunia di Arab Saudi

21 June 2024 - 15:19 WIB

Lionel Messi Pecahkan Rekor Penampilan Terbanyak pada Ajang Copa America

21 June 2024 - 15:11 WIB

Trending di OLAHRAGA