Menu

Mode Gelap
Korban Erupsi Gunung Marapi Ditemukan 1,5 Km dari Kawah Cak Imin Resmikan Posko Pemenangan Musannif bin Sanusi (MBS) Perangkat Desa Sekitar Tambang Tantang Asisten Pemerintahan dan Dewan Lihat Objektif Rekrutmen Pekerja PT AMM Golkar Aceh Peringati Maulid Nabi dan Gelar TOT bagi Saksi Pemilu Ratusan Masyarakat Gurah Peukan Bada Juga Rasakan Manfaat Pasar Murah

NASIONAL · 21 Jun 2024 00:00 WIB ·

Kata Kakanwil Meurah Budiman Soal Audiensi Bawaslu dengan Kemenkumham Terkait Pembentukan 5 Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh


 Kata Kakanwil Meurah Budiman Soal Audiensi Bawaslu dengan Kemenkumham Terkait Pembentukan 5 Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh Perbesar

RAKYAT ACEH | JAKARTA – Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menilai penting untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu yang berpotensi terjadi, khususnya di Provinsi Aceh.

“Proses ini kan memang harus dipastikan sejak awal, semua perangkat Pemilu, semua pihak harus ambil bagian agar penyelenggarannya berjalan secara jujur, terbuka, dan adil,” kata Meurah, Rabu, (19/6/2024).

Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan audiensi Bawaslu dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan konsultasi terkait pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan terhadap kondisi di Provinsi Aceh yang saat ini sedang berlangsung tahapan perekrutan untuk Panwaslih Kabupaten/Kota, dapat menjadi problem hukum.

“Yang sudah terlantik baru ada 9 dari 23 kabupaten/kota. Masih ada 5 lagi yang belum. Nah jangan sampai ini bisa jadi problem hukum karena tahapan pemilihan sudah berjalan,” Kata Herwyn.

Pasalnya ungkap Herwyn, persoalan pembentukan Panwaslih Aceh untuk Kabupaten/Kota ini, terdapat dua kelembagaan Pengawas di Provinsi Aceh berdasarkan undang-undang, yang berlaku untuk pemilu dan pemilihan

Semisal dia mencontohkan, dalam hal pemilihan, termuat dalam Pasal 51, Qanun Nomor. 6 Tahun 2016 disebutkan, DPRA mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan.

Sedangkan, Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang secara hierarkis terdiri dari jajaran pengawas bertingkat dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luar Negeri dan Pengawas TPS. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 22A UU Pilkada.

Untuk menghindari problem hukum tersebut, maka dari itu dia berharap ke depannya, Bawaslu perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan DPR RI dan satekholder Kementerian terkait (Kemendagri dan Kumham) untuk memperkuat kedudukan Bawaslu secara kelembagaan dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada terkait dengan implementasi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan terhadap perubahan UUPA perlu melibatkan DPRA.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Asep Nana Mulyana, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Roberia, Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman, dan perwakilan dari Bawaslu lainnya.

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

Jokowi Obral HGU IKN hingga 190 Tahun, PKS: Ini Namanya IKN for Sale!

14 July 2024 - 14:39 WIB

Haji Uma Turut Bantu Pemulangan Remaja Aceh Utara yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Tangerang

13 July 2024 - 09:57 WIB

Basarnas kerahkan kekuatan penuh cari 17 penambang emas di Gorontalo

8 July 2024 - 14:54 WIB

Jenazah Warga Bireuen Dipulangkan Dari Malaysia, Haji Uma, PPAM dan BP2MI ikut Bantu Fasilitasi

7 July 2024 - 23:17 WIB

Aburadak Bertemu Dengan Ketua DPD RI La Nyalla Bahas Persiapan PON XXI 2024

5 July 2024 - 15:57 WIB

Viral, ini Isi Permintaan Maaf Hacker PDNS, Sebut Kasihan ke Pemerintah Indonesia

2 July 2024 - 18:09 WIB

Trending di NASIONAL