RAKYAT ACEH I MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, wacanakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi yang juga pembina PDAM Tirta Meulaboh. Ia menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan kepada pihak perusahaan swasta terkait skema kerjasama untuk mendistribusikan dan kualitas air, dengan sistem Operation Maintenance (OM).
”Kita juga telah bertemu dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), PII, Kementerian Keuangan dan Kemitraan Dalam Negeri di Jakarta,” kata Dr. Kurdi, Meulaboh, Senin (5/8/2024).
KPBU, jelas Dr. Kurdi berdasarkan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, kemudian merunut peraturan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta.
“Saya optimis dengan adanya pengelolaan yang dibantu pihak dari perusahaan swasta, akan lebih baik manajemen perusahaan Tirta Meulaboh,” nilainya.
Melalui pola KPBU tersebut, nantinya pemerintah akan menghitung nilai dari jumlah investasi yang akan ditawarkan kepada perusahaan swasta dalam layanan air bersih, dan pemerintah akan membayarkan nilai investasi tersebut secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.
“Lalu pemerintah daerah akan membayar secara berkala dalam jangka waktu yang ditetapkan akan menggantikan nilai investasi mencakup biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang dihitung sesuai nilai,” ulas Dr. Kurdi.
Tujuan dari pengelolaan perusahaan air minum dengan mekanisme KPBU juga untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan pihak swasta.(den)
