RAKYAT ACEH | LHOKSUKON – Pembangunan irigasi Krueng Pase yang dimulai sejak empat tahun lalu hingga kini belum kunjung selesai.
Proyek yang sangat vital bagi keberlangsungan pertanian di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe, kini menjadi sorotan utama.
Ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada sistem irigasi ini semakin terpuruk akibat lambannya penyelesaian proyek tersebut.
Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani Aceh (Gepeubut) Aceh, Zulfikar Mulieng menyampaikan, proyek rehabilitasi yang berada di perbatasan Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia dengan Gampong Maddi, Kecamatan Nibong, dimenangkan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp44,8 miliar dari APBN.
Namun gagal dituntaskan dalam batas waktu kontrak mulai Oktober 2021 sampai 30 Desember 2022.
Hasil tender ulang rehab bendungan itu dimenangkan PT Casanova Makmur Perkasa, yang beralamat di Banda Aceh, dengan nilai penawaran Rp22,8 miliar pada Maret 2024.
Ia mengatakan, kini proyek itu masih dalam masa pengerjaan dan ditargetkan pada akhir tahun baru selesai.
Irigasi Krueng Pase dirancang untuk mengairi lahan sawah ribuan hektar yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia, Nibong, Matangkuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Samudera, Syamtalira Bayu serta Kecamatan Blang Mangat di Lhokseumawe.
“Jadi dengan keterlambatan penyelesaian proyek ini telah menyebabkan penurunan produktivitas yang signifikan, dengan banyak petani yang gagal panen akibat pasokan air yang tidak memadai,”kata Zulfikar Mulieng dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Senin, 26 Agustus 2024.
Disebutkan, dampak dari itu 8.922 hektar areal sawah tidak bisa digarap selama empat tahun terakhir, sehingga petani kehilangan pendapatan mencapai triliunan rupiah.
“Kami telah menunggu terlalu lama. Kami memohon kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan pembangunan irigasi ini. Jika terus dibiarkan, kita tidak tahu bagaimana petani bisa bertahan,” ungkap Zulfikar Mulieng.
Menurut dia, keterlambatan proyek ini tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada hasil pertanian.
Dampak lanjutan dari keterlambatan ini juga dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan di daerah tersebut dan hal ini sudah sangat terasa sekarang bagi petani dan masyarakat di 9 Kecamatan tersebut.
“Pemerintah daerah dan pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek ini diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian pembangunan irigasi. Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek ini selesai tepat waktu sehingga masyarakat petani tidak lagi dirugikan,” pintanya.
Ia berharap kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek irigasi Krueng Pase yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup petani di 9 kecamatan tersebut. (arm/hra)
