RAKYAT ACEH |Wakaf merupakan salah satu amal utama dalam Islam yang telah lama dikenal sebagai sarana untuk menyumbangkan harta demi kepentingan umum atau tujuan keagamaan. Dengan perkembangan zaman, bentuk wakaf telah mengalami variasi, salah satunya adalah wakaf tunai. Perdebatan mengenai keabsahan dan penerapan wakaf tunai menurut berbagai mazhab menjadikannya topik penting untuk dikaji. Catatan kecil ini akan membahas hukum dasar wakaf tunai, perbandingannya dengan bentuk amal lain, serta rekomendasi untuk praktik yang lebih sesuai dengan konteks lokal.
Hukum Dasar Wakaf Tunai
Wakaf tunai, atau wakaf nuqud, adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai atau surat berharga lainnya. Perdebatan mengenai keabsahan wakaf tunai dalam hukum Islam mencakup beberapa pandangan:
1. Pendapat Mazhab Fiqh Empat
Dalam Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, wakaf umumnya dilakukan dengan barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan. Mazhab-mazhab ini cenderung menolak konsep wakaf tunai karena tidak sesuai dengan praktik awal wakaf yang melibatkan barang yang tidak mudah habis. Pandangan ini mencerminkan pemahaman tentang wakaf yang mengutamakan benda tetap yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan.
2. Pendapat Mazhab Hanafi
Sebagian ulama Mazhab Hanafi mengakui sahnya wakaf tunai dengan syarat tertentu. Mereka menyarankan agar wakaf tunai dikelola secara produktif, misalnya melalui pola Mudharabah, di mana keuntungan dari pengelolaan disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan wakif. Selain itu, nilai pokok dari wakaf tunai harus tetap terjaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
Implikasi Hukum dan Praktis
1. Perlunya Regulasi Khusus
Rekomendasi untuk Pemerintah Aceh dalam menetapkan Qanun tentang wakaf menunjukkan pentingnya adanya regulasi yang jelas. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan menghindari kebingungan di kalangan masyarakat serta pengelola wakaf.
2. Penjelasan Hukum yang Komprehensif
Diperlukan penjelasan hukum yang menyeluruh mengenai status wakaf tunai, dengan memperhatikan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini akan membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan wakaf tunai atau amaliah lain sesuai dengan prinsip syariat.
Perbandingan dengan Bentuk Amal Lain
Selain wakaf, terdapat berbagai bentuk amal dalam Islam yang dapat dilakukan, seperti sedekah, hibah, hadiah, dan infaq. Setiap bentuk amal memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda:
1. Sedekah dan Hibah
Sedekah adalah pemberian harta tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan hibah adalah pemberian harta sebagai hadiah tanpa syarat. Kedua bentuk amal ini dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai maupun barang, dan lebih fleksibel dibandingkan wakaf yang memerlukan ketentuan khusus tentang pengelolaan dan kelestarian harta.
2. Hadiah
Hadiah adalah pemberian barang atau harta sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang. Kepemilikan barang berpindah sepenuhnya kepada penerima setelah hadiah diterima, tanpa syarat tambahan.
3. Infaq
Infaq adalah pengeluaran harta untuk tujuan tertentu yang bisa bersifat sementara atau berkelanjutan. Infaq memberikan fleksibilitas dalam penggunaan harta sesuai dengan kebutuhan penerima.
Faktor Sosio-Kultural dan Prioritas Fikih
1. Sosio-Kultural
Konteks sosio-kultural harus dipertimbangkan dalam penerapan wakaf tunai. Masyarakat mungkin lebih familiar dan nyaman dengan bentuk amal lain seperti sedekah dan infaq, yang lebih mudah dipahami dan diterima. Kampanye yang terlalu agresif terhadap wakaf tunai tanpa memperhatikan konteks lokal dapat mengurangi efektivitas amal tersebut.
2. Fiqh al-Aulawiyat (Prioritas Fikih)
Dalam menentukan praktik amal yang harus didahulukan, penting untuk mempertimbangkan kemudahan, efisiensi, dan penerimaan masyarakat. Wakaf, meskipun memiliki derajat tinggi dalam amal jariyah, harus diterapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan efektivitas dibandingkan dengan bentuk amal lain yang lebih praktis dan mudah dikelola.
Kesimpulan Wakaf tunai, meskipun sah menurut sebagian ulama dari Mazhab Hanafi, masih menghadapi tantangan dalam penerapan dan penerimaan di masyarakat serta dalam konteks hukum Islam secara keseluruhan.
Untuk memaksimalkan manfaat wakaf tunai, perlu adanya regulasi yang jelas, edukasi yang mendalam, dan pertimbangan yang hati-hati terhadap konteks sosio-kultural.
Sebagai alternatif, bentuk amal lain seperti sedekah, hibah, dan infaq mungkin lebih praktis dan mudah diterima dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menggalakkan berbagai bentuk amal ini sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat. Terlihat dari fatwa MPU masih lemah, karena masih perlu penguatan sejumlah regulasi dan aturan.
Akhirnya, dalam konteks Aceh, yang memiliki kekayaan tradisi dan potensi menjadi barometer bagi praktik hukum Islam di Indonesia bahkan manca negara, sebaiknya tidak mengikuti tren daerah lain.
Sebaliknya, Aceh harus menjadi pelopor dalam menerapkan dan mengembangkan praktik amal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sambil menjaga esensi dan ruh dari amal jariyah yang sesungguhnya.
Tulisan ini merupakan catatan khusus pada International Short Course: Certificate in Waqf Asset Management, Selasa, 27 Agustus 2024, di Ruang Teater FEBI UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
