RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Samsat Lhokseumawe melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) V Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Wilayah Lhokseumawe meminta Pemko Lhokseumawe untuk memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemerintah Aceh.
Hal itu disampaikan Kepala UPTD BPKA Wilayah V Kota Lhokseumawe, Chaidir, SE.,MM,
dalam sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, Kamis, (12/9) kemarin.
Kegiatan itu mengangkat fokus pada penagihan pajak kendaraan dan penertiban pajak kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Chaidir menyampaikan pentingnya peran serta seluruh instansi pemerintah untuk tertib pajak, terutama dalam hal pajak kendaraan dinas. Ia menjelaskan bahwa selain kendaraan pribadi, kendaraan dinas yang digunakan oleh aparatur pemerintah juga harus memenuhi kewajiban pajak yang berlaku.
Kendaraan dinas memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pembayaran pajak, seperti halnya kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya bagi setiap lembaga pemerintah di Kota Lhokseumawe untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas mereka telah memenuhi kewajiban.
“Yang perlu diketahui bersama, ketertiban dalam pembayaran pajak kendaraan, baik untuk kendaraan dinas maupun pribadi, sangat diperlukan guna mendukung pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat,”ucapnya.
Menurut dia, penegakan disiplin pembayaran pajak ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah tentang pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung keuangan daerah.
Selain itu, dalam kesempatan ini, Chaidir juga mengingatkan bahwa pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.
“Program pemutihan ini telah dimulai sejak Januari 2024 dan berlangsung hingga 30 Desember 2024. Dengan program ini, kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pajak dapat segera melunasinya tanpa dikenakan denda, sehingga memudahkan pemerintah kota untuk menertibkan administrasi pajak kendaraannya,” terang Chaidir.
Sosialisasi tersebut juga menyoroti inovasi pembayaran pajak yang kini semakin mudah, termasuk melalui layanan pembayaran yang tidak hanya bisa dilakukan di kantor Samsat, tetapi juga melalui berbagai kanal lain, seperti Action Mobile dari Bank Aceh Syariah. Dengan demikian, pemerintah kota diharapkan dapat dengan mudah menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya tanpa hambatan.
Acara ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan Kota Lhokseumawe, serta meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh aparatur dalam menertibkan pajak kendaraan yang mereka operasikan. (arm/hra)
